Stafsus BPIP : Bentuk Pembumian Pancasila Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salah Satunya Buat Kebijakan dengan Rasa

by -518 views

JAKARTA – Pembumian Pancasila adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mempromosikan, mengamalkan, dan memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan moral dan ideologis bagi bangsa Indonesia.

Pembumian Pancasila melibatkan berbagai kegiatan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan dan budaya masyarakat Indonesia. Tujuan utama pembumian Pancasila adalah untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, dan identitas nasional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia.

Anggota DPRD merupakan orang orang yang terpilih sebagai penyambung lidah rakyat. Para orang yang terpilih ini dipandang sebagai mereka yang mampu memberikan contoh dan inspirasi kepada masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

Di era digital dimana hoaks, narasi perpecahan dan hal negatif lain banyak dibagikan dalam masyarakat membuat nilai-nilai Pancasila makin jauh dan asing dalam masyarakat. Karena itulah peran nyata dari para Anggota DPRD sebagai mereka yang terpilih amat diperlukan dalam upaya pengembalian nilai-nilai Pancasila kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

Sayangnya, sekarang ini banyak anggota dewan melakukan pelanggaran etik seperti menyebarkan hoaks, narasi perpecahan dan bermain politik identitas. Hingga kasus kriminal seperti pornografi dan judi online, membuat kepercayaan masyarakat makin berkurang dan timbul anggapan bahwa keberadaan lembaga legislasi hanya membuang buang uang negara.

Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya hidup dan berkembang dalam masyarakat, pelaksanaannya semakin jauh dari harapan. Hal inilah yang menjadi latar belakang Bimbingan Teknis bertajuk “Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila” yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Respati Indonesia berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Kalimantan timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Kamis 15 September 2023 di Jakarta.

Bimbingan teknik yang menghadirkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo ini diikuti oleh 75 orang yang terdiri dari Staff Sekretariat dan Para Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kebaikan harus dilaksanakan secara sepakat oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hal yang final sebagai dasar dan konsensus seluruh bangsa Indonesia.

“Indonesia berbeda dengan negara lain karena perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia justru menjadi sarana penguat sekaligus modal dalam membangun bangsa. Bukan sebagai batu sandungan, Ideologi Pancasila merupakan jalan tengah yang lebih lanjut dan lebih jauh merupakan jawaban atas masalah masalah yang terjadi di dunia.” ungkap Benny.

Nilai dasar Pancasila yang sudah sangat baik ini, kata Benny, diharapkan tidak hanya menjadi nilai instrumental namun juga menjadi nilai praktis yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila dapat menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dunia dengan senantiasa bergotong-royong dalam menghadapi globalisasi secara kreatif dan inovatif.” kata dia.

“Kita juga jangan lupakan modal sosial, dimana dengan suku bangsa dan budaya yang berbeda merupakan hal yang tidak hanya dapat dikapitalisasi tapi juga dapat menjadi modal penguatan kebangsaan dalam keberagaman.” sambungnya.

Ia menekankan bahwa Indonesia terdiri dari banyak ragam unsur dalam masyarakat, keberagaman merupakan kenyataan hidup berbangsa. Maka para pemimpin Indonesia tidak bisa memaksakan bangsa Ini menjadi monokultur, seragam dan hanya satu warna.

“Pemimpin yang memaksakan keseragaman, sesungguhnya melawan kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka ragam unsur dalam keragamannya. Dibuktikan dengan 715 suku, serta ribuan etnis, bahasa serta agama dan aliran kepercayaan.” beber Benny.

Ia meyakini Sesungguhnya kultur manusia Indonesia adalah kultur yang menerima, merayakan dan menghidupi keberagaman sepanjang hidupnya.

“Kenyataan ini kemudian tertanam dalam nilai-nilai pancasila. Maka sesungguhnya memaksakan monokultural, keseragaman dan kesamaan latar belakang merupakan pengkhiatan terhadap Pancasila dan Kebhinekaan.” ujarnya.

Para anggota legislatif sebagai pemimpin masyarakat, kata Benny, harusnya mampu memediasi kepentingan-kepentingan unsur masyarakat yang berbeda dengan musyawarah dan mufakat. Sekaligus mampu menciptakan gagasan sebangsa, senasib dan sepenanggungan dan mampu menyapa rakyat.

“Tidak hanya daerah-daerah yang mudah di akses, namun sampai kepada masyarakat di ujung-ujung Indonesia.” tandasnya.

Era digital, informasi dapat diperoleh dengan mudah, banyak sekali informasi bohong dan berita negatif yang dibagikan di masyarakat. Benny menegaskan bahwa tugas para anggota legislatif sebagai teladan dalah mampu membimbing masyarakat agar cakap literasi, dan menjadi komunitas pemutus kata yang tidak hanya membagikan berita dan informasi namun juga mampu menyaring dan membedakan mana berita yang positif dan negatif.

“Para anggota dewan harus mampu menjaga dan merawat inklusifitas yang menjadi inti kehidupan berbangsa dan bernegara, tetap berusaha menjadikan Pancasila menjadi dasar berkehidupan bangsa yang berkeberagaman tanpa mempertajam perbedaan namun membangun persaudaraan melalui gotong royong dan budaya-budaya lokal yang mempersatukan bangsa.” tegasnya.

Lebih lanjut, Doktor Komunikasi Politik tersebut menyatakan perlu komitmen dari para anggota legislatif sebagai pembuat kebijakan dalam pembumian Pancasila.

“Para pembuat kebijakan perlu menyadari bahwa harus ada rasa Pancasila dalam peraturan-peraturan yang dibuat dalam rancangan peraturan daerah.” ujarnya.

“Para pembuat kebijakan tidak boleh terjebak dalam keinginan untuk quid pro quo dan resiprositas , hendaknya para anggota legislatif yang melayani seluruh rakyat, bukan golongannya saja.” tambahnya.

Ia juga meminta para anggota legislatif harus mau dan mampu membasmi diskriminasi dan menjadi negarawan yang bijak dengan mencegah terjadinya polemik dalam masyarakat. Sekaligus berperan nyata dalam mengejawantahkan nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari dengan senantiasa berkomitmen untuk merawat keberagaman.

Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, antara lain terkait sulitnya benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam suasana masyarakat yang cenderung terlalu bebas dan brutal, Benny menyatakan bahwa para anggota selalu bisa memulai dari diri sendiri.

“Berpikir bahwa mereka dipilih untuk menjadi pemenuh aspirasi masyarakat dan nilai-nilai baik hendaknya selalu diterapkan bukan ditinggalkan.” katanya.

“Para wakil rakyat harusnya dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pembumian Pancasila. Para anggota dewan diharapkan tidak hanya sekadar visioner, tapi mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat dan mampu mengaplikasikan penghormatan terhadap keberagaman di dalam setiap proses legislasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.” tutup Benny dalam bimbingan teknik yang dihadiri lebih dari 75 orang unsur DPRD dari Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *