Pengamat Dorong Masyarakat Tingkatkan Literasi, Jangan Mudah Terjerat Provokasi & Polarisasi di Pemilu 2024

by -343 views

Jakarta – Menjelang pemilihan presiden atau Pilpres, seringkali terlihat peningkatan polarisasi di masyarakat dan di ruang digital, terutama di media sosial yang dapat mengakibatkan ketegangan dan perpecahan di kalangan masyarakat.

Ini merupakan tantangan besar dalam memastikan proses demokrasi yang sehat dan damai. Karyono Wibowo, Direktur Indonesia Public Institute (IPI), menganalisis fenomena ini dan melihat adanya potensi polarisasi yang semakin tajam menjelang tahun politik.

“Masih akan terjadi. Saya melihat semakin tajam. Bahkan, kemungkinan bisa terjadi, tidak hanya polarisasi di tingkat horizontal, tapi bisa terjdai di vertical. Jadi, pilpres 2024 ini tinkgat polarisasi malah lebih parah dibanding sebelumnya,” kata Karyono, Senin, 6 November 2024.

Karyono menyebutkan beberapa hal sebagai sebab munculnya polarisasi yang semakin tajam ketimbang Pemilu sebelumnya.

“Begini, kalau dulu, memang hanya ada dua pasangan, head to head Jokowi versus Prabowo. Pplarisasi terjadi, tapi saat itu, polarisasi dipicu oleh paling banyak SARA, atau politik identitas. Nah 2024 menurut saya, politisasi sara makin mengendor, tak semasif dulu,” ujar Karyono.

“Tapi, bukan berarti konflik mereda, apa yang terjadi sekarang adalah nasionalis versus nasionalis karena presiden yang dianggap sudah berbeda dengan partai sendiri, PDIP, putra Jokowi jadi pasangan Prabowo,” tambah alumni GMNI tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan persyaratan Cawapres.

“Tokoh-tokoh nasional marah, baik yang mendukung, jadi kemarahan ini bisa memuncuak. Maka sekarang wacana people power menggema di ruang publik. Itu tak terjadi di pilpres dulu. Sekarang banyak protes, menurun tingkat kepercayan publik terhadap pemerintah dan lembaga lain, itu jadi salah satu potensi ancaman yang harus dibaca,” kata dia.

“Apalagi sekarang ini juga terjadi masalah Palestina. Bisa jadi ancaman, isu untuk pemilu, jadi komoditas isu dalam dinamika pemilu, sehingga politik identitas akan menguat kembali,” tambahnya.

Menurutnya, jika putusan MK itu tak terjadi, maka polarisasi itu tak akan tajam.

“Jadi, satu sisi SARA masih berjalan, di sisi lain ada kekecawaan dari PDIP terhadap sikap Pak Jokowi dan Gibran. Ini polarisasi akan terjadi secara horizontal dan vertikal, lebih besar potensi ancamannya. Terjadi segregasi sosial. Jadi, makin retak. Kalau dulu dibelah, ini dicacah,” katanya.

Karyono juga mengatakan perlunya mengantisipasi polarisasi akibat pemberitaan hoaks dan ujaran kebencian yang digarap oleh para buzzer di ruang digital.

“Kalau 2019 cebong kampret, 2024 mungkin apa. Polarisasi bukan semakin hilang, justru menjadi makin tajam, makin meluas. Nah ini, peran media sosial sengaja dikapitalisasi untuk kepentingan politik sehingga nanti ruang maya itu atensinya makin naik, saling serang,” katanya.

Selanjutnya, Karyono mengimbau semua pihak bergerak membuat komitmen bersama menuju pemilu dengan menghindari pesan propaganda, kampanye hitam yang mengotori demokrasi.

“Pertama, harus ada komitmen bersama, fakta integritas dari peserta pemilu untuk menghindari propaganda atau black campaign yang bisa merusak kualitas demokrasi kita, bisa merusak persatuan, jadi perlu integritas,” katanya.

Ia menekankan pentingnya literasi dalam menggunakan media sosial.

“Tentu yang penting adalah literasi penggunaan media sosial. Ini yang penting, sosialisasi. Sosialisasi terkait penting harus diselenggarakan. Semakin banyak orang tahu tentang aturan melaksanakan pemilu dengan jujur adil, bahwa beda pilihan itu boleh saja, asal tak sampai bermusuhan,” katanya.

Karyono juga menekan perlunya membuat narasi bagaimana menggunakan media sosial penuh tanggung jawab.

“Memang sudah ada, tapi sosialisasi masih kurang massif, begitu juga terkait regulasi, sehingga jika masyarakat sudah aware, maka ketika ada propaganda, mereka tak terpengaruh. Referensi itu penting, Orang kurang referensi akan mudah terbawa arus. Semua lapisan harus punya kesadaran terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis dan memersatukan, bukan yang membelah. Itulah upaya pencegahan. Terakhir adalah inovasi,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *