Bicara Otsus Papua Jilid II, Intelektual Suku Ma’ya Turut Mendukung

by -544,992 views

Papua – Sekelompok masyarakat di Papua Barat sangat menantikan kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II. Mereka merasakan dampak positif Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Mereka berbondong-bondong mendukung kelanjutan Otsus melalui sejumlah aksi yang digelar dalam beberapa waktu terakhir. Mereka kompak menyatakan Otsus sangat dibutuhkan masyarakat asli Papua.

“Berbicara mengenai Otonomi Khusus tentunya masyarakat Papua membutuhkan program Pemerintah tersebut dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud baik pada sektor ekonomi, pendidikan dan pembangunan. Kemajuan tanah Papua selama adanya Otsus cukup dapat dirasakan oleh kami, dengan pembangunan yang secara siginifikan terus menerus dilakukan sehingga secara perlahan kini dari segi infrastruktur Papua telah hampir mengimbangi provinsi-provinsi lainnya,” kata Wolter Gaman, S.S, Ketua Forum Intelektual Suku Ma’ya.

Lebih lanjut, Wolter Gaman Ketua Forum Intelektual Suku Ma’ya mengimbau agar seluruh masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan ajakan atau provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Namun demikian tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluh kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah Papua terkait transparansi penggunaan dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana otsus yang sedemikian besarnya tidak sebanding dengan pembangunan yang saat ini telah dicapai oleh Pemda.

Namun dengan ini, masyarakat Papua tetap mendukung Pemerintah pusat untuk merealisasikan dana otsus kepada dua Provinsi kami yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengedepankan transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaannya.

Terkait dengan Pemekaran Provinsi Papua menjadi pembahasaan yang cukup serius dikalangan mahasiswa, tokoh politik budaya serta tokoh-tokoh Papua lainnya. Terdapat pro dan kontra terkait hal ini. Oleh sebagian orang atau kelompok, rencana kebijakan Pemerintah untuk memecah kembali Provinsi Papua menjadi beberapa bagian dikatakan tidak akan membawa hasil apapun dan hanya membuang-buang anggaran.

“Ditelaah lebih lanjut, pemekaran Provinsi tersebut membawa beberapa kebaikan terhadap masyarakat Papua salah satunnya yaitu menghentikan kolaborasi-kolaborasi busuk antara pejabat / pimpinan daerah dengan TPNPB OPM yang selalu mengendalikan peta politik dan kerawanan kamtibmas di Papua serta meminimalisir penyimpangan dana Otsus oleh pimpinan daerah yang selama ini sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Papua untuk mengetahui hal tersebut. Maka dari itu pemekaran kembali Provinsi Papua memiliki kaitan dengan keberhasilan program Pemerintah Otsus Jilid II sehingga dapat terealisasikan secara tepat dan jujur. Kedua program pemerintah ini akan menjadi solusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang akan mendatang,” tutur Wolter Gaman Ketua Forum Intelektual Suku Ma’ya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah Harus meninjau 7 wilayah adat di papua dengan 257 sukunya yakni 1. Doberai, 2. Bombrerai, 3. Saireri, 4. Me Pago, 5. Mamta, 6. Lapago, 7. Anim Ha. sebagai pertimbangan oleh pemerintah pusat sehingga tiap suku mengenal hak dasar dari mana asal usul sukunya. Sehingga terstruktur secara baik dan roda pemerintahan bisa berjalan baik, aman dan mencapai target kesejahteraan bagi masyarakat adat di masing masing wilayah di Papua. Contohnya, Masyarakat adat dari wilayah adat Me Pago tidak bisa memimpin/menjadi kepala daerah di wilayah Doberai, Karena sudah ada masyarakat adatnya dan dia harus kembali ke Me Pago untuk menjadi pemimpin di wilayah adatnya. Kalau suku Ma’ya karena ada di wilayah doberai dan berada di Kepulaua Raja Ampat harus menjadi pemimpin di Negerinya sendiri untuk melihat suku suku nusantara yang hidup bersamanya.

“Pengelolaan keuanagan yang berasal dari Otsus lebih tepatnya Warga Papua masing masing dibuatkan rekening sehingga anggaran yang berasal dari Otsus itu tiap bulan ditransfer langsung ke Rekening masing masing, tidak boleh di urus oleh tangan kesatu, kedua dan ketiga, biar dari tangan kesatu langsung ke tangan kedua. Sehingga dikelola langsung oleh masyarakat adat, bisa menyekolahkan anaknya di PAUD, SD SMP, SMA bahkan sampe pada tingkat Perguruan Tinggi serta mempermudah usaha-usaha lainnya,” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *