Pembangunan dibeberapa aspek prioritas terus digencarkan di Papua oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun melihat dari potret dua dekade berlakunya OTSUS Papua Jilid I pun sepertinya belum sesuai harapan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa untuk membangun ataupun melakukan pengembangan Papua tidak bisa hanya menjadi peran pemerintah semata. Belajar dari dua dekade OTSUS Papua Jilid I selama 20 tahun kemarin, tentu kita harus bisa menjadi pelajaran baik untuk secara bersama kita lakukan evaluasi. Baik sebagai masyarakat Papua maupun sebagai pemerintah daerah/pusat.
Sebab jika merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua adalah dalam pengertian sederhananya diberikan wewenang kepada rakyat Papua untuk mengatur regulasi (kebijakan/anggaran) itu untuk Kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu pada Otsus Jilid II kali ini sangat diharapkan kesadaran rakyat Papua untuk ikut berperan serta sukseskan Otsus.
Peran serta rakyat OAP dimaksud dapat dilakukan dengan menginisiasikan giat-giat kreasi/inovasi di bidang pendidikan, ekonomi ataupun sosial dll. Yang kemudian giat kreasi itu dapat diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dikerjasamakan sebagai program usulan rakyat dalam porsi Otsus yang disesuaikan dengan profil potensi daerah tersebut (PPD). Sehingga hadirnya Otsus Jilid II sampai dengan pengelolaannya dimonitor langsung dan diketahui oleh rakyat karena terlibat langsung pada realisasinya.
Misalnya contoh sederhana yang coba diinisiasikan oleh kelompok PKK Kampung Inmdi Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Papua, pada 2 Juni 2023 kemarin. Kelompok PKK ini secara inisiatif mengadakan pelatihan olahan (prossesing) hasil pertanian umbi-umbian yang diolah menjadi berbagai varian Kek berbahan tradisional dan juga beberapa makan khas Papua seperti Keladi Tumbu dan juga kreasi Keladi PNG. Giat tersebut dilaksanakan dalam rangka menyongsong Lomba Cipta Rasa Kuliner Khas Papua pada 26 – 27 Juni 2023.
Hal seperti ini yang secara inisiatif telah digerakkan oleh kesadaran kelompok masyarakat (PKK), harapannya bisa diakomodir oleh pemerintah daerah untuk terus dikembangkan inovasi dan ruang pasarnya kedepan. Agar memberikan ruang pemberdayaan yang sekaligus menciptakan ruang pengembangan ekonomi rakyat Papua secara khusus dalam regulasi Otsus. Dengan itu kehadiran Otsus Papua Jilid II kali ini akan lebih kelihatan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan.
Penulis : Arie Waropen
Ketua Umum DPP SGM-Papua