Jakarta, Berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia siap mendukung program Pemerintah untuk membubarkan ormas yang tidak sepaham dengan Pancasila. Seperti halnya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terjadi akhir-akhir ini.
“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia kita mendukung program pemerintah dengan mencetak pemuda Islam yang berkebangsaan. Konsep Khalifah memang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI,” tegas aktivis MPII Edi Saputra.
Hal itu mengemuka saat Seminar Nasional Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Tema “Penerapan Konsep Khalifah Bertentangan Dengan Maqashid Syariah di Bumi Pancasila dan NKRI” di Hotel Grand Alia Menteng Jakarta, Selasa (16/5).
Drs. Masjuki (Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat) menegaskan bahwa MUI dalam rapat terakhir menyatakan bahwa memang seluruh organisasi yang bertentangan dengan azas kebangsaan atau ideolgi kebangsaan agar tidak eksis dan mesti dibubarkan. Adapun cara pembubarannya tentu harus dengan cara hukum.
“Saya mengajak kepada yang hadir ini untuk mengasah pikiran secara bersama sama,” kata Masjuki.
Dia mengendus beberapa langkah langkah bertahan Hizbuh Tahrir dinegeri ini salah satunya adalah harus bersoaialisasi dengan umat islam di indonesia dan ini hampir sama dengan cara DITII yang ingin mendirikan negara islam. Khilafah itu bagian dari syariat islam sehingga harus mempunyai pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya.
“Hizbut Tahrir yang ada diindonesia awalnya berada di kampus univ Pertanian bogor,” ujarnya.
Sementara itu, Arif Fachrudin MA (Wakil Ketum Pusat Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) mengemukakan alasannya khilafah itu harus ditolak, dan jika ditolak apa ini tidak bertentangan dengan Demokrasi ini. HTI ini mengusung konsep khilafah karena melaksanakan khilafah itu sunah karena ada dalam alquran dan ini wajib bagi anggota HTI. Padahal khilafah ini menurut MPII masuk dalam kategori tidak wajib.
“Rosulullah tidak memaksakan khilafah harus wajib tapi rosulullah mengajarkan agar hidup berdampingan dengan yang lain seperti yahudi yang penting ajaran islam tetap berjalan,” ujarnya.
Menurut dia, kesepakatan negara bukan negara agama ini harus pegang teguh oleh islam. Sikap MPII tentang adanya rencana pembubaran ormas HTI oleh menkopolhukam adalah hal yang sudah pantas.
“Ini adalah keputusan tegas,” kata dia.