Jakarta – Langkah Pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas memberikan dukungan kepada pemerintah, berikutnya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko juga ikut serta mendukung terbitnya Perppu ormas tersebut.
Kali ini, dukungan itu mengalir dari kalangan aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98). Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa menyebut langkah pembubaran ormas anti-Pancasila oleh pemerintah dinilai sangat antisipastif. Apalagi, saat ini situasi politik global tengah tidak menentu dan ada ancaman ideologi dari luar.
“Pemerintah pastinya tidak ingin kondisi Indonesia seperi Timur Tengah. Jangan bawa-bawa rongsokan peradaban negara lain masuk ke Indonesia. Ini gerakan berbahaya bagi Indonesia,” tegas Willy hari ini.
Lebih lanjut, Willy menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan rongsokan yang sudah merusak negara dimana-mana. Timur Tengah saja kewalahan menghadapi kelompok-kelompok demikian, apalagi Indonesia.
“Jadi memang tidak ada pilihan lain selain tindakan tegas. Penerbitan regulasi itu wujud kebijakan tegas untuk ormas yang bertentangan dengan ideologi negara,” sebutnya.
“Ingat jangan biarkan api itu menjadi besar, kalau sudah besar apa kita gak kewalahan. Ini langkah tepat menurut kajian Jari 98,” bebernya.
Lebih lanjut, Willy juga sependapat dengan seruan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amien terkait larangan umat Islam agar tidak mengikuti aksi 287 bela HTI.
“Aksi ini selalu memakai angka-angka. Kok identik dengan angka togel Malaysia dan Singapore. Ini harus dipertimbangkan agar tidak seperti judi togel,” canda dia.