Jakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) mendorong Kepolisian untuk membongkar anggaran dana aksi yang bertajuk 313 yang rencana akan digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) Jumat besok didepan Istana.
“Kepolisian harus bisa membongkar dan menemukan nama-nama tokoh yang mengkoordinir dan membiayai aksi 313 yang akan dilakukan di depan Istana Negara,” kata Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, Kamis (30/3).
Lebih lanjut, Willy mengingatkan korps Bhayangkara agar tidak segan-segan membubarkan aksi tersebut lantaran belum mendapatkan izin aksi dari pihak Kepolisian. Kata dia, pada masa kampanye, diharapkan tidak ada massa yang membuat kondisi sosial masyarakat menjadi kacau dan resah. Longmarch diperkirakan menganggu ketertiban umum.
“Ini kan hari efektif bekerja, aksi 313 dengan banyak massa dilakukan saat banyak orang beraktivitas. Kalau massa tetap ngeyel untuk longmarch dari Istiqlal, Polisi harus tegas bubar saja secara paksa,” tuturnya.
Dia juga mensinyalir aksi 313 sarat muatan politis. Unjuk rasa itu bertujuan memberi tekanan pada pilkada DKI Jakarta dan berpotensi merusak persatuan. Pihaknya pun mengimbau kepada umat Islam untuk tidak terprovokasi dan ikut campur dalam aksi tersebut.
“Dari aksi 411, 212, sampai 313 itu hanya aksi muatan politis. Itu hanya tekanan soal pilkada,” cetus dia.
Lebih jauh, Willy berpesan agar tetap menjaga kerukunan umat beragama dan masyarakat bisa hidup tentram meski ada perbedaan.
“Mari ciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera tidak boleh dipecah belah oleh orang yang intoleran. Ini udah seperti ideologi DI/TII saja beda golongan dan kelompok saja sudah dikafir-kafirkan,” tandasnya.