Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti pernyataan yang dilontarkan kelompok Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi lainnya terkait hasil kesepakatan KTT ASEAN dan fenomena polusi udara di Jakarta yang kini ditangani serius oleh Pemerintah.
Fernando berharap apa yang disampaikan oleh WALHI murni kritikan dari lembaga lingkungan tersebut dan tidak ada agenda dari negara asing yang berkepentingan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia.
“Jangan sampai WALHI dipakai oleh negara asing untuk menekan pemerintah Indonesia, apalagi selama ini ada kecenderungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersumber dari negara asing dipakai oleh negara pendonor untuk kepentingan negara tersebut,” tegas Fernando Emas, hari ini.
Kendati demikian, lanjut Fernando, kritik yang dilakukan oleh WALHI dan organisasi lainnya perlu diperhatikan oleh Pemerintahan Joko Widodo terutama dalam hal penggunaan energi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan udara.
Selain itu, kata dia, pemerintah untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat ketika membuat suatu program dan memberikan manfaat.
“Termasuk dalam pelaksanaan kesepakatan bersama dalam KTT ASEAN seperti penanganan krisis iklim dan transisi energi perlu melibatkan masyarakat,” pungkasnya.
