Samarinda – Tokoh muda Organization Islamic Cooperation Culture Activity (OIC-CA), Rendy, menyoroti isu adanya tudingan Polri tak netral dalam Pemilu 2024. Rendy meyakini Polri akan menjaga netralitas dalam mengawal pesta demokrasi.
Pandangan ini disampaikan Rendy pada sebuah forum yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kaltim di Kota Samarinda, Sabtu (18/11/2023). Rendy menyebut tudingan itu harus berdasarkan bukti kuat, bukan sekadar isu belaka.
Dia lalu menyinggung jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik terhadap partai tertentu. Tentang netralitas sebenarnya hal baik disampaikan kepada publik, sebab ini termasuk bagian dari pendidikan politik, agar juga masyarakat turut mengawasi proses pemilu.
“Namun, jika hanya sekadar dari isu ke isu untuk sekadar meningkatkan simpatik publik terhadap partai itu, malah masyarakat bisa balik memberikan persepsi negatif, partai itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder,” jelas Rendy.
Dia pun mewanti-wanti dampak bagi partai politik yang kerap memainkan isu netralitas. Dia khawatir pemilih atau warga yang mempunyai hak suara di Pemilu 2024 malah akan berpikir negatif pada kedua calon yang diusung partai itu.
“Netralitas saat ini ditujukan kepada supporting bodies dari eksekutif, yakni Polri. Sebab, dikhawatirkan institusi ini digunakan oleh penguasa politik sebagai alat untuk membantu kemenangan di Pemilu Serentak 2024 ini, oleh sebab itu DPR mengusulkan dibentuk Panja Netralitas Polri,” kata Rendy.
Tentu saja, menurut Rendy, langkah ini diserahkan kepada DPR jika ingin membuat Panja Netralitas Polri. Meski demikian tentu saja harus jelas maksud dan tujuannya.
“Diyakini langkah ini dilakukan karena untuk mencegah Pemilu 2024 ini terjadi kecurangan dalam prosesnya. Meskipun diyakini institusi kepolisian akan selalu menjaga netralitas dan pengamanan pemilu karena adalah tugas kepolisian,” tegas Rendy.
Dia meyakini perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal netralitas Polri tak sekadar perintah lisan, bahkan sudah disampaikan kepada seluruh jajaran Polri lewat Surat Telegram. Rendy berpendapat, sikap Polri yang menyerahkan sepenuhnya soal Panja Netralitas Polri kepada DPR RI, merupakan bukti Polri memang bersikap netral terkait pemilu.
Menurutnya, isu-isu yang beredar menjelang Pemilu 2024 harus diselesaikan satu per satu. Apalagi di pemilu kali ini bonus demografi akan menjadi penentu karena jumlahnya luar biasa.
“Kita butuh kesadaran kolektif untuk gen z lebih mementingkan politik gagasan dalam memilih pemimpinnya dan gen z mari menjadi teladan mengedepan norma beradab, berkeadilan, nir konflik sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tambahnya.
