Jakarta – Berbagai pihak kompak sebut isu pemakzulan Jokowi adalah makar.
Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi Harmoko M. Said yang mengatakan bahwa pemakzulan Presiden yang telah dilakukan belum menggunakan jalur konstitusional.
Maka ini bisa menimbulkan anggapan Makar. Karena masih berada jauh dari konstitusi.
“Pemakzulan sendiri telah diatur secara rigid dalam Konstitusi UUD 1945 hasil amandemen 4 kali. Pemakzulan bukanlah perkara mudah. Tahapannya cukuplah panjang dan alasan harus jelas sesuai yang telah diatur UUD 1945. Dan ada 3 organ ketatanegaraan yang bekerja, yaitu DPR, MK, dan MPR,” tegas Harmoko, hari ini.
Harmoko menyarankan agar kalangan yang menggulirkan isu pemakzulan perlu cermati, dan hati-hati supaya tidak masuk dalam anggapan makar.
“Sekali lagi kami menyarankan kepada kalangan yang membuat isu pemakzulan, cermat dengan hukum dan etika konstitusi UUD 1945. Apalagi hingga menyatakan menolak Pemilu 2024 yang sudah masuk tahapan kampanye saat ini,”jelasnya.
Hal senada dilontarkan, Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, yang mengatakan pemakzulan inkonstitusional berpotensi menjadi permufakatan jahat yang mengarah ke tindakan makar.
“Apabila upaya itu dilakukan secara inkonstitusional, dapat berpotensi menjadi permufakatan jahat yang mengarah ke tindakan makar yang dapat diancam pidana, dan ini sangat berbahaya, apa pun alasannya, karena pemilihan umum dan pemilihan presiden adalah amanat konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan amanat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata dia.
Otto menduga wacana pemakzulan menjelang Pemilu 2024 tak lepas dari kepentingan politik. Dia menganggap hal itu di luar nalar dan akal sehat.
“Adapun upaya pemakzulan terhadap Presiden RI menjelang Pemilu 14 Februari 2024 tidak terlepas dari kepentingan politik tertentu yang menginginkan Pemilu 14 Februari 2024 berlangsung tanpa Presiden RI ke-7, dalam hal ini Presiden Jokowi. Hal tersebut di luar nalar dan akal sehat,” pungkasnya.
