Jakarta – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menegaskan pihaknya menolak ikut terlibat dalam upaya Pemakzulan Presiden Jokowi.
Hal ini disampaikan Imanuel menanggapi poster digital berisi rencana aksi demonstrasi bertajuk ‘Geruduk Istana’ yang viral di media sosial.
Poster digital itu berisi tuntutan menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari nanti. Berbagai logo organisasi kemahasiswaan pun dicantumkan di poster tersebut, antara lain GMNI,HMI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM dan lain-lain.
Tercantum pula narahubung bernama Aan serta Ketua BEM UI nonaktif Melki Sedek Huang.
“Poster digital itu hoaks. Saya selaku Ketua Umum GMNI menolak tegas pencantuman logo GMNI disitu, karena kami menolak gerakan yang mengingkari prosedur demokrasi semacam itu,” tegas Imanuel, Selasa (30/1/2024).
Imanuel melanjutkan, bangsa ini sudah menyepakati bahwa pergantian kekuasaan dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilu.
Bukan memaksa MPR untuk memberhentikan atau memakzulkan Presiden.
Sebab, sambung Imanuel, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pemberhentian Presiden bisa dilakukan bila memenuhi lima syarat.
Kelima syarat itu adalah Presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat, melanggar ideologi negara serta melanggar kepantasan atau etika.
“Lalu apakah satu saja dari lima syarat tersebut terpenuhi? Faktanya tidak. Jadi bisa dibilang siapapun yang merancang aksi atau poster tersebut, mengingkari konstitusi,” tegas Imanuel.
“Maka GMNI menolak ikut serta dalam gerakan pemakzulan yang mengingkari demokrasi dan konstitusi itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, poster berisi pengumuman rencana ‘Geruduk Istana’ beredar di media sosial pada Selasa (30/1/2024).
Poster itu mencantumkan keterangan tuntutan mendesak MPR RI menggelar Sidang Istimewa menurunkan Jokowi, dengan narasi, ‘Indonesia sedang sakit, Ibu Pertiwi memanggil’.
Mahasiwa yang akan hadir disebut berjumlah 100 ribu orang dengan dress code pita hitam.