Jakarta – Berita bohong alias hoax Warga Negara Asing (WNA) dapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ikut meramaikan pemilu, merupakan salah satu isu sensasional dari agenda Pemilu sebelumnya yang mulai didaur ulang menjelang Pilpres 2024.
Demikian ditekankan Direktur politik dari Political and Public Policy Studies (P3S ) Jerry Massie, menyusul beredar sebuah unggahan hoax di media sosial X yang mengklaim ribuan WNA Cina diberi KTP untuk persiapan Pemilu 2024.
Unggahan tersebut disertai sebuah tautan artikel yang berisi foto tumpukan KTP dengan muka yang disamarkan. Padahal faktanya tidak demikian dan pihak Kementerian Dalam Negeri memastikan itu adalah hoax.
“Jadi memang isu-isu itu akan dimainkan untuk memanaskan intrik politik dan suhu politik tanah air,” kata Jerry kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
Jerry menekankan, situasi tentang penyebaran hoax yang kembali muncul itu memicu keprihatinan dan menuntut diperlukan tindakan tegas dari pihak otoritas. Yakni melakukan pengetatan regulasi untuk mengatasi penyebaran berita palsu itu.
Di samping itu, juga bisa dengan memblokir akun-akun yang mencurigakan dan tidak jelas asal-usulnya di platform media sosial. Kemudian, melakukan kerjasama dengan platform-media sosial yang berpotensi bersilewaran konten hoax.
“Saran saya di medsos itu harus ketat. Ada pemblokiran akun-akun yang bodong tidak jelas,” tandasnya.
