Jakarta – Ketum Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi, mengungkap bahwa ada partai politik yang mengusulkan memainkan kasus menjelang Pemilu 2024. Namun, Budi Arie menegaskan bahwa Presiden Jokowi menolak usulan itu.
“Pak Jokowi nggak mau menggunakan apapun untuk melakukan langkah-langkah, yang menurut hemat kami, juga kurang produktif. Kan ada usulan ‘Sudah kasus ini saja dibuka, dibuka’. Nggak,” kata Budi Arie di dalam acara Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Rabu (3/5/2023).
Pernyataan tersebut jelas mengagetkan narasumber lain yang hadir. Antara lain Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dan Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam. Budi Arie kemudian menegaskan kembali pernyataannya.
“Kan semua partai berkepentingan,” ujar Budi Arie.
Budi Arie menepis jika usulan memainkan kasus jelang pemilu itu berasal dari lingkar Istana Kepresidenan. Budi Arie menyebut usul tersebut berasal dari partai politik.
“Ya bukan (dari Istana), dari partai. Saya nggak mau sebutin partainya,” ucapnya.
Budi Arie bercerita dengan menirukan kalimat Jokowi. Ia mengatakan kepala negara ingin demokrasi berjalan dengan sehat.
“Unsur hukum, tapi Pak Jokowi nggak mau. ‘Nggak, kita harus jalan bersama, supaya demokrasi ini tetap sehat’. Nggak mau Pak Jokowi menghalalkan segala cara. Karena buat Pak Jokowi apa sih legacy-nya,” sebut Budi Arie.
“Iya ada usulan. Siapa yang ngusulkan? Tugas media lah untuk menggali lebih lanjut,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam kemudian menimpali dengan mempertanyakan sikap Jokowi soal dinamika di kejaksaan dan KPK tanpa mencontohkan kasus konkret. Budi Arie menegaskan Jokowi menolak usulan permainan kasus jelang pemilu.
“Kalau soal hukum, kita nggak bisa kompromi kan. Pak Jokowi selalu menekankan kepada saya, ‘Mas, kalau hukum, selama buktinya ada, ininya ada, nggak masalah’,” imbuhnya.