Jakarta – Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan ‘diguncang’ aksi unjuk rasa. Massa mengatasnamakan sebagai Corong Rakyat dipimpin oleh korlap Ahmad, berkumpul menuntut keadilan atas skandal PT. Jakpro. Pasalnya salah satu perusahaan daerah DKI itu diduga kuat menjual aset negara secara melawan hukum tanpa sepengetahuan DPRD DKI Jakarta.
Aksi unjuk rasa ini sebagai tanda dorongan kuat masyarakat menginginkan pengusutan tuntas kasus jual beli fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Jakarta oleh PT. Jakpro yang diduga kuat melanggar hukum.
Pada kesempatan ini para demonstran mendesak semua unsur aparat penegak hukum. Seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian melayangkan panggilan terhadap Direktur Utama PT. Jakpro, Iwan Takwin, terkait dugaan penjualan aset tersebut.
“Dalam tuntutan kami, kami ingin usut tuntas kasus dugaan melawan hukum jual beli aset negara fasos dan fasum oleh PT. Jakpro tanpa sepengetahuan DPRD DKI Jakarta. Hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi,” seru Ahmad dalam orasinya, Jumat (23/6/2023).
Iwan Takwin, lanjut Ahmad, sebagai sosok yang harus paling bertanggung jawab atas pelepasan hak atas fasos dan fasum di Pluit. Untuk itu sudah layak petinggi Jakpro itu diperiksa.
Corong Rakyat, lanjut Ahmad, juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan asetnya seperti apa? Jika berjalan amburadul maka sudah selayaknya Iwan Takwin mundur dari Dirut PT. Jakpro.
Massa juga mendesak Pansus Aset DPRD DKI Jakarta untuk segera memanggil Iwan Takwin guna menjalani pemeriksaan terkait polemik ini.
Di lapangan, peserta aksi juga terlihat membawa spanduk yang berisi tulisan-tulisan kritis yang menggambarkan ketidakadilan dalam dugaan penjualan aset negara secara melawan hukum oleh PT. Jakpro.
Tak hanya itu, mereka juga mengendus aroma busuk masalah BPHTB Selong, yang sudah keluar uang 18 M tapi dibayarkan ke Pemprov hanya 4 M.
“KPK dan aparat penegak hukum harus segera usut tuntas skandal tersebut. Bongkar hingga ke akar-akarnya, jangan sampai ada aliran dana itu mengalir ke Anies dkk,” pungkasnya.