Jakarta – Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyoroti wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang akan digulirkan ke DPR. Menurut Lucius, meski peluang angket berjalan di DPR terbuka, namun pragmatisme parpol-parpol yang terlibat membuat kesuksesannya dipertanyakan.
Perubahan sikap parpol, terutama setelah pertemuan antara Ketua Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu, menambah pesimisme terhadap pelaksanaan angket ini. Dengan kondisi tersebut, prospek angket untuk mengungkap kecurangan Pemilu terlihat semakin suram.
“Walau masih saja ada politisi Nasdem yang mengatakan komitmen mereka untuk mendukung hak angket tetapi jelas Surya Paloh tak semantap Ganjar saat berkomentar soal angket itu. Jadi ya saya sangat pesimis sih dengan angket ini,” tegas Lucius, hari ini.
Dikatakan Lucius, implementasi usulan yang digaungkan oleh kubu 01 dan 03 (Anies cs dan Ganjar cs) di DPR tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.
“Hanya saja usulan Ganjar untuk menelisik kecurangan Pemilu melalui hak angket DPR tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan,” kata Lucius.
Dari sisi pengalaman selama ini, kata dia, DPR periode 2019-2024 dinilai belum berhasil mewujudkan banyak usulan terkait hak angket, seringkali layu sebelum terealisasi. Bahkan usulan Ganjar semakin melewati jalan terjal lantaran UU telah mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilu harus melalui Mahkamah Konstitusi.
“Proses angket tak memberikan kepastian apapun terkait kecurangan pemilu sehingga mestinya bukan jalan yang efektif untuk mendapatkan hasil pemilu yang jurdil,” tutup Lucius.