Jakarta – Saat perhelatan KTT ASEAN ke 43, Pemerintahan Jokowi melakukan langkah serius untuk menangani persoalan polusi di Jakarta. Tidak hanya pencitraan dan gimmick semata, melakukan langkah nyata untuk membenahi hal tersebut.
Mulai dari kebijakan work from home (WFH) pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, penindakan tilang uji emisi, hingga pembentukan Satgas Penanggulangan Pencemaran Udara atau polusi udara di Jakarta dan sidak pabrik industri yang proses pembakarannya diduga tak memenuhi standar.
Pengkampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah semakin serius untuk menangani persoalan polusi udara jangka panjang. Beberapa rapat terbatas pun telah dilakukan di tingkat petinggi negara.
“Seperti menyebut pencemar selain transportasi itu sudah banyak muncul, kan. Melihat dari sisi koordinasi lintas sektor saat ini pemerintah sudah terlihat ada niat untuk menangani polusi jangka panjang. Sekarang yang jadi PR adalah bagaimana implementasinya dan pengawasan secara menyeluruh di lapangan,” ungkap Abdul Ghofar.
Dirinya pun mendukung Pemerintah agar perlu menangani polusi udara secara menyeluruh. Jangan sampai penanganan polusi saat ini hanya pencitraan demi perhelatan Konferensi Tingkat Tingi (KTT) ASEAN.
“Kalau setelah KTT ASEAN situasi polusi sama saja, berarti terbukti pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sekarang hanya gimmick dan hanya pencitraan,” pungkasnya.