Jari 98 : Buruh Duduki Kursi Gubernur, Gubernurnya Kemana? Jangan Malah Minta Kapolda Banten Dicopot!

by -1,732,224 views

JAKARTA – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) menilai Demonstrasi di negara demokrasi seperti Indonesia bukanlah hal yang baru.

Aksi tersebut sudah sangat lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengomunikasikan sesuatu atau menyampaikan aspirasi dan itu sah-sah saja. Namun, jika aksi demonstrasi tersebut menciderai demokrasi justru diluar kewajaran.

Tim Investigasi JARI 98 Prayoga Adjie Baskara menyebutkan bahwa agenda demo buruh di Kantor Gubernur Banten berupa pendudukan dan menguasai ruangan Gubernur Banten adalah mencoreng sekaligus mencederai demokrasi.

“Kelakuan tersebut sangat menciderai demokrasi. Silahkan sampaikan aspirasi tapi jangan bikin malu,” tegas Prayoga, hari ini.

Untuk diketahui, Rabu 22 Desember, sore, menggelar aksi demo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Mereka menuntut permohonan maaf Gubernur Wahid Halim (WH) lantaran ucapannya yang dianggap menyakiti kaum buruh di Tangerang.

Mereka masuk ke dalam ruangan Wahidin, dan berdasarkan foto dan video yang beredar di grup WhatsApp, para buruh itu beramai-ramai mengambil isi kulkas di dalam ruangan Wahidin. Mereka mengambil minuman. Bahkan terlihat momen dimana para buruh itu satu persatu duduk di kursi Wahidin sambil melakukan swafoto alias foto selfie.

Prayoga berpesan agar Gubernur Banten Wahidin Halim mengevaluasi kembali soal aspirasi dan tuntutan kaum buruh itu sendiri yang meminta untuk audiensi.

“Untuk mencari solusinya dan menetralisir persoalan tersebut tanpa menyalahkan dan menyudutkan pengamanan, sebaiknya kaum buruh dan Gubernur Banten duduk bersama dan bermediasi. Bukan malah menghindar,” jelasnya.

“Lucu kalau sudutkan pengamanan, aya-aya wae kalau ada yang tuntut Kapolda Bantennya dicopot. Gak nyambung,” ucapnya.

Dikatakannya, pengamanan di Kantor Gubernur Banten disana ada tim Satpol PP dan harusnya bisa menanganinya.

“Pamdal nya di Kantor Gubernur Banten itu ada Satpol PP, jadi ga relevan tuntutan mengada-ngada minta Kapolri copot Kapolda Banten. Jaka Sembung Naik Ojek, Gak nyambung Jek,” sambungnya.

Prayoga kembali menyarankan agar Gubernur Banten Wahidin Halim tidak terlalu egoisme soal aspirasi kaum Buruh.

“Ingat tanpa dukungan kaum Buruh belum tentu bisa jadi Gubernur Banten. Jangan terlalu sok Iye dan wouw,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *