Jakarta – Ketua Umum PP Pengacara dan Jawara Bela Ummat (PEJABAT), H.Eka Jaya berharap pemerintah lebih mengutamakan pendekatan secara humanis kepada para jamaah (pengikut) Khilafatul Muslimin (KM) untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikannya dalam wawancara khusus di Jakarta Selatan, Minggu 17 Juli 2022.
Lebih lanjut pria yang akrab dengan panggilan Ustad Eka ini mengatakan KM yang saat ini tengah ramai dibicarakan dan ditemukan diperkampungan atau tempat lainnya memang harus dihadapi dengan cara yang bijak. Pemerintah harus bisa merangkul dan memberikan edukasi. Selain itu pemerintah juga harus melihatnya secara real tentang apa itu KM dan sebagainya.
Terlebih keberadaan KM disinyalir sudah ada sejak tahun 70-an. Ini terlihat berdasar papan nama (plang) yang terpasang.
“Dengan melihat papan nama dan kegiatan, keberadaan Khilafatul Muslimin diduga telah ada sejak tahun 1970-an, kalau tidak salah. Jadi tinggal bagaimana pemerintah bisa memberikan edukasi dan pembinaan dengan cara merangkulnya. Rangkulah mereka, jangan dipukul. Binalah mereka, jangan dibinasakan”, Ujar Eka.
Salahsatu alasan mengapa upaya itu harus dilakukan karena menurut Eka mereka adalah saudara-saudara kita semua. Karena itu dengan mengedepankan kemanusiaan dan kebijakan yang humanis maka NKRI akan tetap utuh.
Sementara terkait dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan pemilu 2024, khususnya di wilayah ibukota DKI Jakarta, sebagai ormas, PEJABAT juga memiliki kewajiban untuk menjaga kutuhan NKRI. Menurut Eka PEJABAT mempunyai prinsip menjadi katalisator, perekat atau penyambung, sehingga bisa menempati posisi yang benar-benar sebagai perekat. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di Indonesia ini. Sehingga terciptanya Indonesia yang aman, damai dan bermartabat.
PEJABAT juga telah berkomitmen untuk berupaya menjaga stabilitas keamanan di DKi Jakarta, salahsatunya dengan memiliki keanggotaan mulai dari tingkat ranting, kecamatan dan wilayah yang semuanya berbaur dengan aparatur TNI polri , sipil maupun pemerintah untuk menjaga keamanan dan kamtibmas.
“Sudah menjadi keharusan seluruh anggota PEJABAT untuk selalu berkoordinasi baik dengan Polri maupun aparatur pemerintah lainnya.”, jelas Eka saat diwawancarai di Jakarta (Minggu,17/7/2022).
Terkait pelaksanaan pemilu damai dan menghindari terjadinya politik identitas yang berpotensi timbulkan perpecahan, PEJABAT adalah organisasi yang independen, tidak berpolitik praktis. Artinya PEJABAT tetap menjaga independensinya untuk tetap menjaga stabilitas bangsa dan Negara kita. Untuk masalah politik identitas dan sebagainya, sampai saat ini menurutnya hanya ungkapan saja.
“Kita akan melihat semuanya bagaimana, dan PEJABAT harus berada dikoridor menjaga kemanan dan kenyamanan tentunya menjelang pemilu 2024 ini PEJABAT akan kita libatkan dalam setiap segi”, tegas Eka. (*)