Surabaya, MediaSiber.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Perhimpunan Masyarakat Sejahtera (Permatera) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya. Dalam aksinya itu, mereka menyatakan penolakannya terhadap keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di wilayah mereka.
Dalam orasinya, Ketua Umum Permatera Indonesia, Satria Wahab menilai bahwa KAMI sulit dipandang sebagai gerakan moral. Karena keberadaanya sering kali melakukan propaganda kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya demi mendelegitimasi pemerintahan yang sah saja, apalagi di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini
“KAMI adalah gerakan yang notabene menyimpang
dari nilai-nilai pancasila dan tidak bersifat nasionalis sehingga condong untuk memecah belah bangsa,” kata Satria dalam orasinya di depan gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2020).
“Berdasarkan pandangan serta penilaian masyarakat bahwa gerakan-gerakan kelompok KAMI ini cenderung bersikap politik dengan tujuan mendelegitimasi Pemerintah, dimana situasi tersebut berbanding terbalik dengan narasi gerakan moral yang disampaikan saat deklarasi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Satria juga menyinggung tentang upaya masif yang dilakukan oleh kelompok KAMI yang ingin mendelegitimasi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Dalam agendanya juga diketahui bahwa dilakukan penyampaian yang mendiskreditkan lembaga BPIP serta terlihat ingin membuat narasi Masyarakat memiliki pandangan dan stigma negatif terhadap BPIP,” ujarnya.
Kemudian, Satria juga menilai bahwa gerakan KAMI jauh lebih kental sebagai gerakan politik kekuasaan dibanding gerakan moral semata. Hal ini dilihat dari para deklarator KAMI punya yang notabane adalah mereka yang paling kecewa dengan hasil Pilpres 2019.
“Perlu diketahui juga bahwa tokoh-tokoh yang tergabung di dalam kelompok KAMI, merupakan simpatisan yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2019,” tandasnya.
Untuk menangkal gerakan KAMI yang dinilai memiliki agenda kekuasaan itu, Satria memandang bahwa perlu ada gerakan yang masif untuk memberikan stigma positif kepada masyarakat agar tetap berpegang teguh terhadap Pancasila, serta mendukung pemerintah mengatasi pandemi COVID-19.
“Sehingga perlu dilakukan gerakan aksi untuk memberikan stigma positif masyarakat untuk selalu berpegang teguh terhadap pancasila dan mendukung pemerintah, serta mendukung keberadaan BPIP sebagai lembaga yg mengawal Ideologi Bangsa,” imbuhnya.
Atas dasar itu semua, Satria melalui elemennya menyatakan menolak gerakan apapun yang mengatasnamakan KAMI, termasuk deklarasi gerakan yang dipimpin oleh Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo itu.
“Menolak dengan keras seluruh rencana kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KAMI karena hanya akan menjadikan pemecah belah bangsa,” tegasnya.
“Seluruh kegiatan kelompok tersebut sangat jelas menjatuhkan maupun pemerintah dan mengandung unsur radikalisme, karena yang hanya dapat menyelamatkan Indonesia hanyalah yang telah diamanatkan yaitu presiden, pemerintah, TNI, Polri,” sambungnya.
Selanjutnya, Permatara Indonesia juga mengharapkan agar aparat keamanan tidak memberikan ijin penyelenggarakan deklarasi KAMI di Surabaya yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.
“Mohon dengan sangat kepada seluruh aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan seluruh kegiatan kelompok tersebut. Dan apabila aspirasi kami tidak didengar, kami siap membubarkan sendiri kegiatan kelompok tersebut,” tegas Satria lagi.
Terakhir, ia juga mendukung keberadaan BPIP sebagai lembaga yang diberikan amanat kepada Negara untuk mengawal Pancasila tetap tegak di Indonesia.
“Mendukung pemerintah dalam mempertahankan BPIP sebagai lembaga yang mengawal ideologi Pancasila,” tutupnya.