Komisi I DPR RI mendukung Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menerapkan pendekatan tegas di wilayah-wilayah rawan kekerasan di Papua.
Alasannya, menurut Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas Mandenas, pendekatan kultural maupun lunak tak lagi mempan melawan agresivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kalangan separatis.
Yan mengatakan, ulah kelompok yang menggunakan senjata mengganggu keamanan di Papua harus dilawan dengan senjata yang sama. Maka lebih baik KKB maupun kelompok separatis menyerahkan diri dan tidak lagi membuat ulah.
“Saya berharap dan saya mengimbau KKB itu menyerahkan diri dan menyerahkan senjata. Jangan terus membuat ulah di Papua karena waktu berperang sudah selesai,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Yan meyakini TNI sudah mengetahui wilayah-wilayah rawan kekerasan di Papua, namun tak bisa diungkapkan demi menjaga kondusivitas. Terlebih, kelompok-kelompok tersebut kerap berpindah-pindah tempat menghindari kejaran aparat.
“Saya pikir itu menjadi wilayah operasi dari satuan tugas TNI-Polri. Jadi mereka kan yang tahu dan mendeteksi melalui intelijen karena wilayah operasi itu kan berubah-ubah, KKB bisa di wilayah sini, besok di sana, tidak menentu,” jelasnya.
Secara psikologis, lanjut Yan, masyarakat Papua sudah resah dan menolak tindakan kekerasan KKB yang kerap menyasar warga sipil. Maka pendekatan keras pada wilayah rawan sangat dibutuhkan.
“Yang jelas, senjata yang digunakan KKB harus dihadapi dengan senjata yang digunakan TNI-Polri. Tidak bisa dengan cara teritorial dan persuasif, itu harus dibedakan. Nanti kalau di daerah yang memang tidak menggunakan senjata silakan kita persuasif dan teritorial,” jelasnya.