Kupang – Tahun 2023 merupakan tahun politik, menjelang pemilihan umum dan pemilihan Kepala daerah, masa dimana isu isu identitas seperti Agama dan kesukuan banyak digoreng dan digaungkan dimasyarakat demi meraih simpati atau mendiskreditkan pihak lawan politik.
Isu-isu yang berkaitan dengan identitas, khususnya agama dianggap menarik baik oleh partai maupun oleh kepala daerah yang mencari dukungan. Hal ini kemudian membuat maraknya peraturan-peraturan dan kebijakan dari pemerintah Pusat maupun daerah yang kental dengan Nuansa Agama namun keberadaannya malah dirasakan diskriminatif bagi Umat beragama lain.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dimana bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beraneka ragam, seharusnya bersatu dan melaksanakan pemilihan umum sebagai wujud penghormatan terhadap Demokrasi dan Perbedaan pendapat,bukan sarana memecah belah bangsa. Hal inilah yang melatar belakangi diselenggarakannya acara “Kombur Konstitusi Merawat Toleransi Beragama di Indonesia” pada Senin 10 Oktober 2022 secara Daring melalui Zoom Meeting.
Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Sumatera Utara ini antara lain menghadirkan Dr Eka NAM Sihombing, SH Mkn, Ketua APT HTN- HAN Sumatera Utara dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo , sebagai narasumber.
Dalam Pembukaannya Dr Eka NAM Sihombing, SH, Mkn menyatakan bahwa merawat toleransi beragama di indonesia adalah tema yang perlu dicermati bersama, karena kita bersama terikat dalam satu slogan bhineka tunggal ika, agama lahir untuk meniadakan kekacauan, karenanya agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara, agama mengajarkan kedamaian dan ketenangan hingga negara membutuhkan agama untuk membuat keadaan tentram dan damai, manusia dan warganegara seharusnya seimbang dalam ‘hablumminallah’ dan ‘hablumminannas’.
“Sehingga diperlukan keinginan untuk saling mengenal, saling mengerti dan saling memahami karena banyak unsur yang berbeda beda dalam negara ini yang keberadaannya harus dipandang sebagai kekayaan bagi negara, bukan batu sandungan. Manusia yang punya tuhan tentunya akan melakukan dan berbuat yang terbaik dalam berlaku dan berkehidupan, saling memahami dan saling menolong diperlukan dalam kondisi yang beragam hingga kita bersama sama dapat meraih kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kita juga harus saling memberikan rasa aman, hindari dan jauhi benturan benturan karena kita adalah satu saudara dalam naungan negara republik indonesia.
“Inilah yang harus dimengerti, dihormati dan dijalankan oleh seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara.” tegasnya.
Selanjutnya dalam paparannya, Staff Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa merawat keberagaman seharusnya menjadi spirit dari peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun para cendekiawan, hal ini terjadi karena peraturan dan kebijakan seharusnya menjadi jawaban atas fenomena fenomena yang terjadindalan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perbedaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
“Peraturan dan kebijakan seharusnya menjadi jalan tengah dan solusi kepada semua pihak yang berkepentingan, bukan sebagai kendaraan kekuasaan untuk bersikap sewenang wenang dan mau menang sendiri. Hukum, peraturan dan kebijakan adalah konsensus bangsa dalam mencari jalan tengah dan jalan terbaik dalam menghadapi masalah masalah dan perbedaan perbedaan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” tegas Benny.
Ia juga menyinggung soal berkaca pada masa lalu. Bahwa sesungguhnya Indonesia sudah melebihi dari sekedar bertoleransi.
“Kita tidak hanya sekedar membiarkan mereka yang berbeda dari kita untuk hidup tenang, namun kita terbiasa dan membiasakan diri untuk bersama sama merayakan perbedaan itu, bukan sebagai suatu hal yang menakutkan. Namun menambah kemampuan kita untuk mengerti dan lebih lanjut hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda dari kita perilaku inilah yang sesungguhnya merupakan cikal bakal dari nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari kearifan kearifan lokal yang tidak saja menghormati perbedaan.” imbuhnya.
Baginya sangat penting merayakannya sebagai wujud rasa cinta kepada Tuhan dengan mencintai sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, apapun latar belakangnya.
“Seperti dijelaskan Sukarno, bangsa Indonesia bukan dimonopoli satu unsur saja, namun berbagai unsur yang saling menyatu, beradaptasi dan senantiasa membudayakan kedamaian sehingga kita bisa menghindari konflik cerita-cerita seperti kisah Sunan Kudus yang tidak membuat Soto dan makanan lain dari daging sapi, namun menggantinya dengan daging kerbau karena mereka menghormati masyarakat Hindu yang pada waktu itu menganggap sapi adalah mahluk yang suci.” jelasnya.
Nilai-Nilai luhur kebhinekaan yang menganggap perbedaan bukan alasan terjadinya kekerasan adalah Jiwa dari masyarakat Indonesia dan hendaknya nilai luhur itu tidak hilang lenyap dimakan waktu dan teknologi. Persoalan kita saat ini dalam merawat keberagaman adalah manusia dan masyarakat saat ini dijajah oleh teknologi yang sebenarnya adalah alat yang mempermudah hidup, teknologi digunakan untuk merusak kedamaian dalam masyarakat, dengan banyaknya hoaks, berita bohong dan berita berita bernuansa perpecahan serta narasi penuh olok-olok yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, runtuh karena kita menikmati konflik dan merusak perdamaian.
“Manusia seharusnya tidak dijajah dan digiring oleh tehnologi namun mampu memilah dan menyaring apa yang perlu dibagikan dan tidak. Masyarakat Indonesia perlu senantiasa merawat dan merayakan perbedaan dengan membangun dialog-dialog dan membangun inklusivitas serta moderasi beragama agar kemajemukan yang terjadi bukan menjadi batu sandungan namun kekayaan yang dimiliki bangsa Ini sebagai modal untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.
Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara menyikapi peraturan daerah yang cenderung bernuansa Agama dan Diskriminatif, Ahli Komunikasi politik ini menyatakan perlu sertanya peran Masyarakat dalam pembuatan kebijakan.
“Masyarakat melalui wadah FKUB dan Kesbangpol tidak boleh tinggal diam jika politik Identitas dan peraturan bernuansa Agama yang diskriminatif coba ditanamkan oleh pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari perpecahan Masyarakat. Masyarakat hendaknya sadar bahwa menjaga dan menghormati keberagaman berarti menjaga dan menghormati konstitusi sebagai dasar kita Berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” tutup Benny dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 120 orang yang terdiri dari unsur mahasiswa dan dosen Hukum tata negara -hukum Administrasi negara se-Sumatera Utara tersebut.