Surakarta – Masyarakat diminta selalu waspada terhadap ancaman yang kerap muncul dari radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Hal tersebut disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan pemuda dalam diskusi publik bertema “Merajut Kebhinnekaan dalam Bingkai NKRI untuk Menangkal Paham yang Bertentangan Pancasila” di Gedung Graha Bakorwil, Surakarta, Selasa kemarin (26/9/17).
Ketua Penyelenggara diskusi publik Sugiyarno dalam sambutannya menyatakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan NKRI. Maka itu, kata dia, pihaknya sebagai pemuda mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawal ideologi Pancasila yang merupakan ideologi negara.
“Pemuda harus menjadi garda terdepan apalagi jika ada upaya pihak yang berusaha akan mengganti ideologi Pancasila,” kata Sugiyarno.
Ditempat yang sama, Dosen IAIN Surakarta & Rois syuriah PCNU Sukoharjo Drs. Abdullah Faishol, M.Hum mengakui bahwa kebhinnekaan Indonesia saat ini sedang dihadapkan berbagai persoalan, diantaranya korupsi, narkoba, radikal dan terorisme, serta kasus intolerensi kasus yang sangat mendasar.
Bahkan, kata dia, belakang muncul dijadikan persoalan adalah perihal Perppu ormas. Padahal kata dia, Perppu ormas ini mencakup untuk menertibkan ormas yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Menurut dia, ancaman global telah menghantui rakyat Indonesia sehingga ada sejumlah kelompok yang ingin mengganti ideologi.
“Campur tangan dari asing juga bagian dari neoliberalisme. Mengusung isu ham, tekanan ekonomi. Semua mengarah pada liberalisme, masyarakat hanya menjadi penonton saja,” ucap Abdullah Faishol.
Berbagai ideologi dan paham juga kian menjelar di Indonesia, jadi tidak hanya komunis gaya baru tapi juga ada paham wahabi yang perlu diwaspadai.
“Strategi mereka sama dengan neolib. Paham wahabi tak bisa diterapkan di Indonesia karena bertentangan,” sebutnya.
Masih kata dia, banyak resiko yang dipertaruhkan jika masih ada yang memaksakan kehendak untuk mengganti ideologi Pancasila. Kata dia, resikonya adalah keutuhan NKRI. “Bayangkan berapa biaya dan resikonya. Pancasila tidak bisa diganti, tetapi Pancasila melindungi masyarakat dalam negara. Jadi empat pilar sebagai benteng kebhinnekaan,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator KNPI Soloraya Jaka Wuryanta,SH.,MH memandang dampak atau efek dari pesta pertarungan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu sangatlah luar biasa bahkan sampai jauh hingga ke daerah-daerah. Kendati demikian, Jaka menyebutkan lima faktor penyebab radikalisme antara lain karena uang yang diidentikan dengan kekuasaan, dan radikalisme agama.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Hukum PDPM Surakarta HM Dedy Purnomo, S.S., S.H.M. menegaskan bahwa perbedaan harus dipahami bersama, ketika ada tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok tertentu berarti mereka tidak memahami perbedaan. Lebih lanjut, Dedy menyakini saat ini beredar informasi hoax yang sengaja didesain sedemikian rupa untuk menciptakan perpecahan ditengah masyarakat.
“Pancasila sudah mengatur orang untuk beragama. Hoax sudah dilakukan oleh Belanda sejak jama dulu sehingga generasi muda saat ini jangan mudah terpancing berita-berita berbau provokasi yang muncul akibat dari perkembangan teknologi. Dan munculnya radikalisme akibat belum terjadi keadilan,” tutupnya.