Jakarta, MediaSiber.com – Deputi V Kantor staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani meminta agar semua pihak tidak melakukan generalisasi ketika bicara konflik Papua. Menurutnya, konflik papua hanya terjadi pada segelintir orang dan kelompok saja, sehingga penanganannya juga harus tepat sasaran.
Bahkan kata Jaleswari, persoalan di kalangan masyarakat Papua sebenarnya didominasi di lokasi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.
“Kita jangan gebyah uyah kalau bicara Papua. Kalau bicara daerah konflik tidak semua daerah Papua bergejolak. Tidak. Hanya beberapa daerah saja yang konflik, dan itu daerah yang IPM-nya masih rendah,” kata Jaleswari dalam webinar bertemakan “Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik” yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI), Kamis (6/5/2021).
Ia meminta agar semua pihak dapat melihat Papua dalam kacamata luas, karena di Papua banyak sekali suku, adat dan kelompok masyarakat. Sehingga tak bisa satu atau dua kelompok bicara dan mengklaim mewakili Papua.
Selain itu, Jaleswari menegaskan dalam melihat Papua harus berdasarkan data yang tentunya harus faktual. Dengan begitu, akan terlihat secara utuh dan nyata apa sih yang sebener terjadi di Papua dan bisa dijadikan acuan bagiaman cara penyelesaiannya.
“Kita terlalu riuh dengan opini, maka kita harus sepakat bicara berdasarkan data yang credible,” jelasnya.
Terkait penanganan kekerasan di Papua, Jaleswari menilai masalah ini tak bisa hanya diserahkan ke pasukan TNI dan Polri saja. Tapi juga perlu peranan para tokoh adat, tokoh agama dan kelompok masyarakat Papua yang masih merasa menjadi bagian dari integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“TNI Polri menjaga keamanan di daerah yang rawan. Tapi masyarakat adat, tokoh agama, pihak gereja juga penting memberikan arahannya bagaimana menjaga kondisi di daerahnya. Pendekatan adat menjadi pendekatan utama sebelum pendekatan keamanan. Ini yang terus didorong,” tuturnya.
