Nunukan – Pendistribusian BBM subsidi jenis pertalite dirasa kurang tepat sasaran baik terhadap pelaku usaha maupun kelompok nelayan, sehingga ditemukan beberapa nelayan di Kab. Nunukan membeli BBM subsidi ditingkat pengecer maupun memanfaatkan BBM ilegal asal Tawau Malaysia. Hal tersebut akan lebih kompleks jika penghapusan BBM subsidi jenis pertalite yang direncanakan dimulai diawal tahun 2024.
Jika pendistribusian BBM Pertamina tidak lancar maka tidak menutup kemungkinan BBM ilegal asal Tawau Malaysia akan lebih banyak beredar. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan potensi konflik baik bagi pelaku usaha APMS / SPBU juga terhadap penerimaan pajak dalam negeri akibat menurunnya daya beli masyarakat terhadap BBM Indonesia.
Diungkapkan Ardi, selaku nelayan rumput laut menyampaikan sulitnya mendapatkan akses BBM bersubsidi bagi nelayan sudah dirasakan cukup lama.
“Adanya serangkaian syarat dokumen untuk perizinan bagi nelayan masih sulit dilengkapi bahkan di beberapa tempat, nelayan kesulitan untuk mengajukan perizinan tersebut karena kendala jarak dan kemampuan.” kata dia.
Ardi mengungkapkan ada beberapa nelayan tidak menampik jika menggunakan BBM ilegal asal Tawau Malaysia.
Lebih lanjut, Fitrianya selaku pihak pengelola SPBU di Kab. Nunukan menyampaikan pihaknya akan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan pendistribusian BBM Subsidi dan Non Subsidi kepada masyarakat. Terkait pemenuhan kebutuhan BBM bagi nelayan tangkap ikan maupun nelayan rumput laut, pihaknya mengaku telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kuota rekomendasi BBM yang telah diberikan dari dinas terkait.
“Bagi para nelayan rumput laut yang berada di Desa Mamolo bisa memanfaatkan SPBU yang berada di Sedadap. Pihak SPBU pasti akan memberikan pelayanan dengan catatan wajib membawa surat rekomendasi pengambilan BBM guna meminimalisir penyimpangam saat pendsitribusian.” tandasnya.
