Jakarta, MediaSiber.com – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar aksi damai di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam aksinya, massa menegaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kinerja KPU dalam menjalankan proses demokrasi yakni Pemilu 2019 dengan baik.
“Eksistensi dan esensi dari KPU adalah amanah dari undang-undang dasar sebagai lembaga independen dan legitimit untuk menyelenggarakan pemilu. Pastinya, KPU telah dan terus bekerja maskimal dan profesional dalam menyelenggarakan pemilu 2019 hingga berjalan lancar dan baik,” kata koordinator aksi, Wasil dalam orasinya di depan gedung KPU RI, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).
Wasil menilai bahwa sejauh ini KPU telah bekerja sangat baik dalam menjaga akuntabilitasnya. Hal ini dilihatnya dengan kesediaan KPU membuka seluruh proses yang tengah dijalankan olehnya termasuk dalam hal rekapitulasi suara.
“Independensi, netralitas dan integritas KPU atau penyelenggara pemilu tidak perlu diragukan. Karena di era keterbukaan saat ini segala instrumen kontrol dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu sudah sangat komplit,” ujarnya.
“Bahkan masyarakat secara terbuka bisa ikut mengawasi penyelenggara dan pelaksanaan pemilu agar berjalan secara jujur dan adil,” imbuhnya.
Selain itu, Wasil juga memberikan sikap terkait dengan polemik yang tengah berlangsung sepanjang pasca proses pemungutan suara usai hingga menjelang masa rapat pleno pengumuman hasil dari Pemilu 2019 baik Pileg maupun Pilpres.
Maka dari itu, ia pun meminta agar seluruh rakyat Indonesia untuk bersedia menunggu hasil akhir yang dikeluarkan oleh KPU secara resmi dan transparan itu.
“Mengajak segenap putra-putri Indonesia untuk ikut mendukung KPU dan mengawal proses penghitungan hasil pemilu 2019 hingga tanggal 22 Mei 2019,” tuturnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya sangat menentang keras upaya-upaya penggiringan opini masyarakat agar tidak lagi percaya dengan pemilu yang tengah dijalankan oleh KPU. Apalagi tujuannya jelas adalah untuk mendelegitimasi pemilu yang sudah masuk dalam tahap rekapitulasi berjenjang itu.
“Segala bentuk penggiringan opini atau framing melalui narasi-narasi sesat dan provokatif untuk memecah belah bangsa atau mengganggu legitimimasi dan kinerja KPU harus kita lawan dan tolak,” tegas Wasil.
Termasuk juga dengan seruan beberapa elite politik dari Capres-Cawapres nomor urut 02 tentang gerakan people power. Bagi Wasil, gerakan people power tersebut bukan merupakan langkah yang tepat ketika satu pihak merasa tidak puas dengan hasil pemilu.
“Kami dengan tegas menolak People Power karena bukan langkah tepat dan tidak baik dalam menyikapi dan menyelesaikan sengketa pemilu 2019,” pungkasnya.