Jakarta – Forum Umat Islam (FUI) berencana menggelar aksi damai pada 21 Februari mendatang. Berbagai Ormas Islam pun direncanakan hadir dalam kegiatan yang dinamai Aksi 212 Jilid II tersebut dengan sasaran Gedung DPR RI.
Kabar tersebut pun langsung beredar cepat di media sosial bila akan ada demo lanjutan tersebut. Berbagai tujuan aksi yang tertulis dalam undangan tersebut, yakni copot Gubernur Jakarta (terdakwa), stop kriminalisasi ulama, stop penangkapan mahasiswa, dan penjarakan penista agama.
Sekjen Forum Pemuda Peduli Kamtibmas (FP2KAM) Iwan Setiawan justru menilai rencana agenda tersebut kental dengan muatan politisnya. Sebab gerakan tersebut dibarengi dengan dorongan hak angket terkait kembali aktifnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dimotori empat parpol di DPR RI.
“Gerakan ini sudah jelas dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sekarang semakin terang benderang kan dan jelas. Kalau kemarin masih samar lah gerakannya, sekarang lebih terang-terangan. Yang berpikir jernih rasional juga sudah bisa membacanya,” tegas Iwan hari ini.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan strategi gerakan aksi yang didukung empat parpol di DPR itu merupakan upaya politisasi untuk menggerus popularitas Ahok dalam putaran kedua Pilgub DKI.
“Itu murni politisasi untuk menjegal dan menggerus popularitas Ahok nantinya di putaran kedua Pilkada DKI yang akan bertarung dengan Anies Sandi,” beber dia.
Iwan pun mensinyalir hak angket yang didorong Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut ada upaya penggiringan yang bisa bermuara memakzulkan Presiden.
“Ini arahnya ke impeachment (pemakzulan) karena hak angket ini diajukannya mengada-ada. Apalagi ada strategi penggalangan massa demo besar-besaran,” ucap dia.
Sementara itu, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mukmin Ilyas menghimbau kepada semua pihak untuk berpikir ulang jika diminta ikutan bergabung dalam aksi 212 jilid 2 tersebut.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) itu menjelaskan bahwa sikap empat fraksi di DPR itu mengada-ngada yang langsung mengusulkan hak angket. Selain itu juga, kata Mukmin, hak angket tersebut pun dibuat agar kondisi politik gonjang-ganjing.
“Masak ukuran pilkada DKI jadi panjang seperti ini. Ada yang ganjal ini, jika direntet dari awal. Hak angket tersebut sangat bias dan tidak hanya sebatas pilkada,” sebutnya.
Lebih jauh, Mukmin menyoroti hiruk pikuk Pilkada serentak 2017 khususnya di DKI Jakarta. Dia mengajak semua pihak agar bersama-sama fokus membangun bangsa dan menikmati kebersamaan, menjaga persatuan setelah mengikuti pesta demokrasi.
“Warga harus saling menghargai perbedaan pilihan dalam menentukan calon Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pesta demokrasi sehingga jangan diwarnai pertikaian,” jelasnya.
Mukmin melanjutkan suasana ini jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah persatuan dan ia harapkan semua bisa kembali setelah pilkada ini sebagai saudara.
“Kita semua mari menjaga persatuan dan kesatuan tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja tapi juga diseluruh Indonesia sehingga berjalan kegembiraan karena Pilkada ialah pesta demokrasi rakyat,” tandasnya.