MediaSiber.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat – Utara (Pustara) dalam waktu dekat berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK.
“Dalam waktu dekat kami akan turun ke jalan mengadakan aksi demonstrasi menolak kebijakan impor beras didepan Istana Negara,” ungkap Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Adim Rajak dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (21/1/2018).
Sikapnya tersebut dilakukan lantaran pihaknya mencurigai adanya peran para mafia pangan yang mengatur pola dibalik fenomena impor beras tersebut, sehingga pemerintah seperti tidak punya kemampuan untuk mengatasi permainan mereka. Alhasil, kata dia, swasembada pangan yang digemborkan pemerintah hanyalah isapan jempol belaka.
“Sistem pengawasan dan manajemen pengelolaan sektor pangan pemerintahan Jokowi juga cenderung sangat lemah,” ujar Adim.
Dia melanjutkan impor beras merupakan bentuk tidak adanya perhatian pemerintah Indonesia terhadap masyarakat kecil khususnya para petani. Hal ini sangat disayangkan di tenga-tengah jadwal panen raya para petani Indonesia justru pemerintahan Jokowi-JK muncul dengan kebijakan impor beras itu.
“Harusnya prioritas pemerintah adalah memberdayakan mereka (petani),” kata dia.
Masih kata Adim, tujuan dari kemerdekaan bangsa ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang kemudian menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa, termasuk masyarakat itu sendiri. Kata dia, Pemerintah sudah tentu memiliki tanggungjawab untuk memberikan pembinaan maupun membeli hasil panen yang dimiliki oleh para petani khususnya yang bergerak pada sektor beras.
“Sesungguhnya impor beras saat ini sangat membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat karena itu menjadi tulang punggung bersama yang masuk kategori bangsa agraria,” sebut Adim.
Oleh karena itu, Adim mengingatkan kepada pemerintah agar segera menghentikan dan mengkaji ulang kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor perekonomian yang langsung menyentuh nasib masyarakat Indonesia itu.
“Jika ini dipaksakan dan impor beras tidak dihentikan maka akan memicu gerakan sosial yang tidak bisa dikendalikan,” tuturnya.
Lebih jauh, Adim mengemukakan kesejahteraan untuk petani Indonesia sedang menuju penderitaan, pemiskinan dan ketidakpedulian dari pemerintah.
“Tunggu tanggal mainnya, kita akan konsolidasikan untuk menggelar aksi akbar tolak Impor beras,” tandasnya. (rel)
