Oleh: Gordon LaForge
Transformasi Indonesia menuju negara demokrasi yang stabil selama seperempat abad terakhir merupakan hal yang mustahil dan luar biasa. Pada tahun 1998, negara ini berada di ambang kehancuran akibat krisis keuangan yang menghancurkan dan protes yang menjatuhkan kediktatoran Suharto yang brutal dan korup selama 32 tahun. Kekerasan etnis dan agama di seluruh kepulauan ini menimbulkan momok Balkanisasi atau tindakan keras militer.
Kemudian, dengan menghadapi rintangan yang ada, para elite yang sudah mengakar di negara ini menyetujui tuntutan publik untuk melakukan reformasi dan militer menarik diri dari kehidupan politik, sehingga mengantarkan era pemilu yang terbuka dan kompetitif. Korupsi dan disfungsi masih terus terjadi, namun negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ini muncul sebagai titik terang bagi liberalisme. Awan gelap kembali berkumpul.
Masyarakat Indonesia akan memilih presiden baru pada hari Rabu untuk menggantikan Joko Widodo yang akan turun. Namun orang yang diperkirakan akan menang – dan jalur anti-demokrasi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo – mengancam banyak kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Indonesia. Kandidat yang paling unggul dalam pemilihan ini adalah Prabowo Subianto, mantan jenderal angkatan darat, berusia 72 tahun di bawah pemerintahan Suharto yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi selama pemberontakan anti-Suharto. Lebih dari selusin orang masih hilang dan dikhawatirkan tewas; Prabowo tidak pernah didakwa secara resmi. Dia telah mencalonkan diri sebagai presiden sejak saat itu. Prabowo telah mengkritik reformasi di era demokrasi dan sebelumnya menyerukan penerapan kembali UUD 1945 yang asli, yang akan menghapuskan kendali terhadap kekuasaan presiden dan menghapuskan pemilu langsung.
Banyak kritikus khawatir bahwa ia akan mengembalikan Indonesia ke otokrasi. Hal yang mungkin juga meresahkan adalah bahwa peluang Prabowo semakin besar berkat Presiden Joko Widodo, yang pernah menjadi simbol demokrasi muda di negara ini, namun telah turut melemahkan institusi dan supremasi hukum selama satu dekade berkuasa. Meskipun demikian, ia meninggalkan jabatannya, setelah menyelesaikan masa jabatan maksimum dua kali lima tahun, dengan tingkat persetujuan sekitar 80 persen, sebagian besar berkat perekonomian negara yang kuat. Di bawah kepemimpinan Joko, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami peningkatan kehidupan secara materi melalui perluasan bantuan sosial dan pembangunan bandara, jalan raya, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan. Perekonomian tumbuh sebesar 5 persen per tahun, dan Joko Widodo berupaya menggunakan cadangan nikel Indonesia yang besar untuk menarik produsen kendaraan listrik seperti Tesla dan BYD Tiongkok agar membangun pabrik di negara tersebut. Para pemilih menginginkan lebih. Apa yang terjadi di India merupakan simbol dari tren global yang mengecewakan di mana negara-negara yang pernah memperjuangkan demokrasi liberal justru membiarkannya melemah, seperti India di bawah pemerintahan Narendra Modi dan Amerika di era Trump. Demokrasi tidak mati secara tiba-tiba atau dalam kegelapan, namun secara bertahap dan tepat di depan mata kita, ketika para elit melemahkan norma-norma dan institusi-institusi demokrasi demi kepentingan politik, sementara warga negara yang berpuas diri dan pelupa hanya menontonnya.
Setelah kalah dari Jokowi pada tahun 2014, Prabowo mencalonkan diri lagi pada tahun 2019 dengan kampanye Trumpian yang terang-terangan di mana ia menganut populisme nasionalis dan Islamisme garis keras, meskipun ia adalah anggota oligarki Indonesia – ia pernah menjadi pendukung dan menantu Soeharto — dengan kredensial agama yang meragukan. Mencerca para elit, ia berjanji untuk “membuat Indonesia hebat kembali.” Setelah kalah lagi, ia membuat marah pendukungnya dengan menolak hasil pemilu. Kerusuhan pasca pemilu menyebabkan beberapa orang tewas. Namun enam bulan setelah pemilu, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai menteri pertahanan, yang membawa Partai Gerindra yang beraliran sayap kanan mantan jenderal tersebut ke dalam koalisi pemerintahan sebagai bagian dari strategi nyata untuk melawan penolakan parlemen terhadap agenda ekonomi presiden.
Bintang Prabowo bangkit kembali, dan pada bulan Oktober lalu ia menunjuk putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka, walikota sebuah kota kecil, sebagai pasangannya. Undang-undang di Indonesia melarang siapa pun yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi wakil presiden, namun Mahkamah Konstitusi mengumumkan pengecualian bagi pejabat yang sudah menjabat seperti Gibran. Ketua pengadilan adalah saudara ipar Jokowi. Alih-alih mengekang campur tangan terang-terangan dan bau nepotisme ini, banyak pemilih malah menganggapnya sebagai dukungan petahana yang sangat populer terhadap Prabowo, sehingga mendorong pasangan Prabowo-Gibran untuk memimpin dalam jajak pendapat. Prabowo sekarang memberi tahu para pemilih bahwa dia akan melanjutkan agenda ekonomi Jokowi. Ia berusaha untuk mengubah citra dirinya menjadi negarawan tua yang tegas, melakukan tarian konyol di rapat umum, namun sifat demagogisnya terus muncul dalam perdebatan dan acara kampanye. Lebih dari separuh pemilih di Indonesia berusia di bawah 40 tahun, dan banyak pemilih yang masih terlalu muda untuk mengingat kebrutalan Prabowo di era Suharto.
Masalah ekonomi, bukan hak asasi manusia atau kebebasan sipil, merupakan survei utama mengenai kekhawatiran pemilih. Jokowi, yang pernah menjadi teladan nilai-nilai demokrasi di negaranya, telah mengkhianati mereka. Sebagai mantan produsen furnitur dari daerah kumuh Surakarta, ia menjabat sebagai walikota dan kemudian sebagai gubernur Jakarta, membangun reputasi sebagai seorang reformis yang bersih dalam sistem yang terkenal korup. Hal itu, dan daya tariknya yang sederhana, mendorongnya menjadi presiden pada tahun 2014 dan mendorong media Barat untuk menjulukinya sebagai Obama dari Indonesia. Namun ia meninggalkan jabatannya di tengah kondisi demokrasi Indonesia yang lebih rapuh dibandingkan masa-masa sebelumnya sejak kediktatoran Suharto. Ia melemahkan komisi independen antikorupsi di negara tersebut dan menandatangani perombakan undang-undang pidana yang membatasi kebebasan berekspresi, mengkriminalisasi seks di luar nikah, dan memberi pemerintah kekuasaan yang luas dan tidak jelas untuk mengadili para pengkritik dan penentang korupsi. Dia tidak memberikan contoh baik, dikritik karena ikut campur dalam urusan internal partai politik saingannya, dan membiarkan militer memainkan peran lebih besar dalam kehidupan sipil. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat politik Indonesia, yang mirip dengan “Game of Thrones” yang penuh dengan persaingan, dinasti, dan kebutuhan yang terus-menerus untuk membangun dan mempertahankan basis kekuasaan.
Jokowi adalah presiden pertama sejak kemerdekaan tahun 1945 yang berasal dari luar elit politik atau militer. Tanpa jaringan dukungan seperti itu, Jokowi telah menenangkan dan mengkooptasi para pialang kekuasaan dan saingannya untuk memastikan kelangsungan agenda dan proyek-proyek warisannya seperti rencana ambisius untuk membangun ibu kota baru di pulau Kalimantan. Ambisi tersebut sangat menarik bagi para pemilih. Tapi tidak ada yang bisa dijamin, terutama dengan Prabowo. Kepresidenan Indonesia mempunyai kekuasaan yang sangat besar, dan meskipun Prabowo mungkin berkampanye untuk kesinambungan, ia terkenal tidak menentu dan mudah marah. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika akhirnya memenangkan hadiah yang sudah lama dia cari? Bahkan jika praktik pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berlanjut, hal ini akan berarti kemunduran demokrasi; Prabowo kemungkinan akan mempercepat hal tersebut. Negara demokrasi multietnis besar lainnya juga menghadapi ancaman serupa. Ada pula di India, dimana proyek-proyek pekerjaan umum berskala besar telah meningkatkan popularitas Modi bahkan ketika ia mencabut hak-hak demokrasi; Brasil, tempat militerisme menjadi populer seiring dengan memudarnya kengerian kediktatoran militer di masa lalu; dan Amerika Serikat, tempat Donald Trump mungkin mendapat kesempatan lain untuk menjadi presiden. Prabowo bukanlah kunci kemenangan. Dia mencalonkan diri melawan Ganjar Pranowo, mantan gubernur dari Jawa Tengah, dan Anies Baswedan, mantan rektor universitas dan mantan gubernur Jakarta. Sejauh ini, jajak pendapat Prabowo jauh unggul, yaitu sekitar 50 persen. Jika dia gagal memenangkan mayoritas pada hari Rabu, akan ada pemilihan putaran kedua pada bulan Juni antara dua kandidat teratas. Banyak hal yang bisa terjadi antara sekarang dan nanti. Demi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, semoga saja hal ini bisa terwujud.
Nasib bangsa Indonesia saat ini di persimpangan jalan. Tanggal 14 Februari merupakan batu ujian bangsa besar ini. Semoga rakyatnya tidak terbius dengan topeng dan make up kampanye pasangan calon yang ibarat musang berbulu domba.
Tentang Penulis :
Gordon LaForge (@gordonlaforge) adalah analis kebijakan senior di New America. Mantan anggota Fulbright Indonesia dan pernah bekerja di Indonesia sebagai jurnalis.
