Anyer – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Kedeputian Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi bersama Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyelenggarakan kegiatan “Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Program S1 Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum, Fakultas-Fakultas di Universitas Pancasila berkerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan LBH Advokasi Paham, Jilid III.”
Acara yang diselenggarakan pada Kamis 22 Juni 2023 di Serang ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang menyasar tiap unsur akademis dari Universitas Pancasila dimana Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila tercakup di dalamnya.
Antonius Benny Susetyo, Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang didapuk sebagai pembicara dalam sesi seminar dan diskusi bagi para paralegal dengan pokok bahasan kebhinekaan, memulai paparannya dengan menyatakan bahwa Indonesia sangat beruntung karena diberi rahmat luar biasa dari Tuhan yang Maha Esa.
Benny menjelaskan bahwa Indonesia yang terdiri dari 714 suku dan lebih banyak lagi etnis dan budaya serta kelimpahan sumber daya alam, sesungguhnya memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi setara dengan negara-negara maju di dunia.
“Tantangan kita selanjutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masalah intoleransi yang mengancam kerukunan dalam keberagaman. Angka korupsi yang masih sangat tinggi, serta tata kelola ekonomi yang belum berpihak kepada masyarakat dan tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan.” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Benny terkait intoleransi dalam riset Setara terbaru ditemukan kenyataan yang mencengangkan. Bahwa 83,3 persen pelajar SMA mengangggap Pancasila bukan Ideologi Permanen dan bisa diganti. Serta 35,5 persen dari responden menyatakan bahwa melakukan kekerasan atas nama pembelaan agama adalah diperbolehkan.
“Dengan kenyataan ini, serta dengan perkembangan teknologi di era digital dengan kecepatan penyampaian Informasi dari berbagai media, maka hoaks, berita bohong dan narasi-narasi perpecahan amat merajalela.” ungkapnya.
“Karenanya, kita seluruh bangsa Indonesia harus menyadari bahwa Pancasila adalah jalan tengah dan jawaban atas keberagaman multidimensional yang ada di Indonesia.” sambungnya.
Ia berharap semua unsur dalam negara ini mau membuka diri dan selalu membangun persatuan serta kolaborasi dalam berkehidupan bermasyarakat. Apalagi, kata Benny, seringkali di masa sekarang kita terjebak dalam narasi negatif, hoaks dan sentimen identitas yang malah membawa bangsa menuju kehancuran.
“Hendaknya seluruh bangsa Indonesia mampu berperan aktif dalam mengembalikan marwah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber-Pancasila, yang selalu mengedepankan gotong royong dan musyawarah.” harapnya.
Terkait tata kelola ekonomi yang belum menjadikan Pancasila sebagai dasar kebijakan, Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah dari lembaga yang dikepalai oleh Profesor Yudian Wahyudi ini menyatakan bahwa sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, sudah waktunya masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila.
“Living and Working Ideology, sebuah ideologi yang tidak saja hidup namun benar-benar bekerja sebagai dasar dari segala regulasi dan kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus benar-benar melaksanakan nilai Pancasila dalam tata kelola ekonomi. Khususnya terkait persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” kata Benny.
Kita sebagai Bangsa Indonesia, tegas Benny, harus selalu mengutamakan kesejahteraan kolektif diatas segala kepentingan unsur, golongan dan identitas. Yakni dengan menjadikan Pancasila sebagai gugus insting dalam berpikir, bertindak dan pembuatan kebijakan.
“Dengan itu, diharapkan kejahatan seperti korupsi dan hal-hal lain yang merugikan bangsa dan negara tidak lagi terjadi. Perlu komitmen dan kesadaran dari semua pihak bahwa korupsi tidak saja membawa kerugian bagi bangsa dan negara namun lebih lanjut dapat membangun pola kerja dan pola pikir negatif yang sama sekali tidak bermanfaat untuk perkembangan Bangsa Ini.” tegasnya.
Selanjutnya, dalam acara yang dihadiri 100 orang peserta secara luring ini, Benny menyatakan menjelang pemilu 2024 hendaknya kita sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang, suku, agama dan kepentingan agar terus berpegang Pada Pancasila sebagai jati diri bangsa.
“Yakni dengan melaksanakan pemilu yang berjalan tanpa hoax, tanpa politik yang menebarkan SARA dan narasi perpecahan. Tugas kita bersama untuk melakukan Konsolidasi Demokrasi dengan damai hingga pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan terjadi suksesi kepemimpinan yang tidak semata-mata bertujuan untuk meraih kekuasaan namun demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.” tandas Benny.
“Indonesia dapat menjadi bangsa yang diperhitungkan dalam pergaulan global asal dengan sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai jati diri bangsa, hingga bangsa-bangsa di dunia dapat melihat Pancasila sebagai bintang penuntun berkehidupan bangsa Indonesia terbukti praktis dan efektif dalam menghadapi permasalahan baik lokal dan global.” ujar Benny menutup paparannya dalam sesi acara yang ditujukan kepada para Paralegal tersebut.