Jakarta – Wakil Ketua Umum KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite menyayangkan ajakan Jumhur Hidayat yang akan menggelar aksi demonstrasi buruh, dengan agenda khusus mencabut total UU Omnibus Law Ketenagakerjaan.
Pasalnya, pemerintah saat ini sedang memiliki agenda utama pemilihan ekonomi nasional yang salah satunya ditopang oleh berlakunya UU Omnibus Law Ketenagakerjaan.
“Ajakan mengerahkan massa dalam jumlah banyak apalagi mengatasnamakan buruh dalam situasi saat ini tentu sangat tidak tepat,” ungkap Arnod dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, hari ini.
Ketua Umum PP FSP PPMI KSPSI ini menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang memiliki agenda besar pemulihan ekonomi nasional dan masyarakat sedang konsentrasi untuk bangkit kembali setelah lama terpukul karena pandemi.
“Maka kami sangat sayangkan jika agenda pemerintah ini kemudian diganggu dengan aksi massa dalam jumlah banyak kalau benar jutaan seperti diklaim Jumhur apalagi ini menjelang tahun politik maka bukan tidak mungkin rawan ditunggangi,” lanjutnya.
Dikatakan dia, saat ini pemerintah membutuhkan stabilitas politik di dalam negeri untuk memperkuat ekonomi yang sebenarnya juga berdampak pada kesejahteraan buruh.
“Kalau kita demo, apalagi massa buruh harus turun lagi ke jalan, maka yang terganggu adalah kita sendiri. Kami tidak ingin stabilitas yang saat ini sudah terjaga jangan diganggu lagi. Toh pemerintah juga saat ini sangat responsif jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan. Sehingga tidak mesti dengan turun ke jalan,” ungkap Ketua Ketenagakerjaan dan sektor Informal PPK Kosgoro 1957 itu.
Arnod juga memberi catatan supaya bangsa Indonesia harus belajar banyak dari krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Sri Lanka saat ini. Indonesia sangat beruntung karena ekonominya masih tumbuh dan stabilitas politiknya terjaga dengan baik.
“Lantas kita mau membuat rusak yang sudah bagus? Ini sangat tidak masuk akal karena yang akan rugi adalah kita sendiri, buruh juga termasuk yang akan kena dampak,” ingatnya.
Dia pun menyarankan, Sebaiknya buruh menahan diri. Apalagi bukan tidak mungkin agenda Jumhur ini hanya menunggangi buruh untuk kepentingan politik pribadi beliau.
“Ini kita perlu hati-hati dan waspada,” tandas Ketua DPN Masyarakat Pertambangan Indonesia tersebut.
Sebelumnya Jumhur Hidayat mengaku akan mengerahkan massa jutaan buruh secara serentak di Indonesia pada 10 Agustus 2022 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Jumhur mengatakan, aksi digelar untuk mendorong pencabutan total UU Omnibus Law sektor Ketenagakerjaan.
“Elemen buruh yang bakal tergabung dalam aliansi ini adalah dari KPBI (Konferensi Serikat Buruh Indonesia), Konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan aliansi buruh lainnya,” kata Jumhur.