Jakarta – Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta mengungkapkan pendapatnya mengenai ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data dan informasi mengenai arah partai politik dari intelijen negara.
Stanislaus berpendapat pengakuan Jokowi merupakan hal yang wajar.
“Ya memang presiden itu memiliki perangkat intelijen dan bisa dikumpulkan dari beberapa lembaga intelijen, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden itu kan BIN. Sesuai UU BIN itu kan single user dan single clientnya presiden. BIN juga menjadi koordinator untuk intelijen yang lain seperti milik TNI, POLRI, dan juga ada intelijen di kejaksaan, di imigrasi, di keuangan, itu perangkat yang memang bisa diakses oleh presiden,” katanya, Minggu, (17/9/23).
Inilah yang membuat ia menilai hal yang wajar jika seorang kepala negara memiliki informasi yang diolah oleh lembaga intelijen dan menjadi informasi intelijen.
Ia juga menegaskan keanehan justru terlihat jika presiden tidak didukung oleh informasi yang diolah oleh lembaga intelijen.
“Yang aneh juga, jika informasi intelijen dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai tugas dan kapasitas seperti presiden misalnya, yang harus mempunyai informasi lengkap, itu berbahaya,” tegasnya.
Selain itu, Stanislaus pun membantah jika informasi intelijen tentang parpol yang dimiliki Presiden Jokowi merupakan penyalahgunaan kekuasaan.
“Tidak, justru karena presiden itu adalah kepala negara maka dia disupport dengan informasi – informasi intelijen supaya dia bisa mengambil keputusan. Bahkan prinsip intelijen itu sebagai salah satunya adalah pendukung pengambil keputusan. Cuma bagaimana cara menanggapi, cara menjadikan informasi itu sebagai pendukung pengambil keputusan itu yang menjadi semacam hak prerogatif presiden, tapi pasti itu akan menggunakan perangkat lain misalnya soal keamanan, itu pasti akan meminta konfirmasi kepada Kapolri dan pertahanan akan mengonfrimasi ke Panglima TNI,” ucapnya.
Di sisi lain, tuduhan merusak demokrasi pun ditangkis oleh Stanislaus.
Dari penjelasannya intelijen bertugas mengumpulkan informasi dari segala aspek, lalu dipilah, dianalisis, dan baru diberikan kepada user tunggalnya yaitu presiden.
“Nah informasi itu kan macam-macam, mulai dari politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, budaya, itu semua ada. Tapi informasi yang dikumpulkan oleh intelijen itu kan yang sangat penting, urgent, punya strategis, dan itu bisa mendukung pengambilan keputusan presiden. Jadi saya kira bukan urusan merusak demokrasi. Justru kalau presiden tidak didukung oleh informasi intelijen, nanti dia tidak bisa mengambil keputusan mengambil strategis,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyayangkan tuduhan penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi presiden, baginya Jokowi tidak memiliki kepentingan pribadi karena sudah menjabat 2 periode.
“Presiden punya kepentingan apa kalau untuk pribadi itu, kan sudah 2 periode. Setelah ini akan selesai, tidak ada opsi untuk memperpanjang masa jabatan juga. Jadi punya kepentingan apa, saya kira informasi intelijen itu bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Informasi intelijen itu untuk kepentingan kepala negara, mewujudkan tujuan negara,” tutupnya.
