Jakarta – Kelompok massa tergabung dalam Gerakan Penyelamat Ka’bah (GPK) menggelar karpet merah di depan Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).
Aksi gelar karpet merah tersebut ditujukan kepada Suharso Monoarfa agar hengkang dari jabatan Ketua Umum PPP. Sebab, kata Koordinator GPK Rohmad, nasib PPP sepertinya diujung tanduk jelang perhelatan akbar 2024.
“Jangan biarkan PPP semakin ambruk, terpuruk. Maka itu, karpet merah ini kami tujukan pada Suharso Monoarfa agar legowo hengkang dari kursi jabatannya sebagai Ketua Umum PPP,” tegas Rohmad.
Menurut dia, red karpet yang mereka bawa untuk mengetuk hati Suharso Monoarfa agar melek matanya, bahwa Partai berlambang Kakbah itu dalam kondisi tidak baik-baik saja seperti yang disampaikan para kader PPP saat berkunjung ke Kantor La Nyalla Mattaliti.
“PPP butuh figur yang bisa menjawab keresahan kader, yakni agar nantinya Partai bisa mendapatkan kursi di Parlemen,” ucapnya.
Disebutkannya, figur Ketua Umum yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dan memiliki rekam jejak yang baik itulah yang dinanti-nantikan oleh kader PPP. Kata dia, Suharso yang juga sibuk urusan rumah tangganya kadang menjadi penghalang bagi elektabilitas Partai itu sendiri.
“PPP membutuhkan figur Ketua Umum yang menjadi teladan buat kader, dan memberikan kepercayaan diri untuk membangkitkan PPP dari keterpurukan. Save PPP dari keterpurukan, dicari pemimpin yang bisa bangkitkan Partai di Pemilu 2024,” ujarnya.
Mereka juga menyayangkan Suharso Monoarfa melakukan koalisi untuk Pemilu 2024 dan sementara justru ada rumor memunculkan figur Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.
“Bisa jadi PPP makin masuk jurang degradasi. Disinilah Suharso gak pede, tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Jadi jangan salahkan kader PPP yang ikutan gak pede dan malah jagokan La Nyalla Mattaliti,” sambungnya.
Sambil berjalan mundur, massa meninggalkan Kantor PPP dan melanjutkan aksinya ke Gedung Merah Putih KPK menuntut agar lembaga antirasuah bisa menindaklanjuti kembali laporan kader PPP terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Pasalnya, berdasarkan surat laporan telah dibenarkan oleh KPK, laporan itu disampaikan kader PPP bernama Nizar Dahlan. Dalam laporan menyatakan, Suharso selaku Menteri PPN/Bappenas yang juga Plt Ketua Umum PPP kala itu menerima bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Aceh dan Medan.
“Kami meminta agar KPK bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Pertanyaannya, penjelasan KPK apa. Apakah ada dugaan gratifikasi bantuan jet pribadi atau tidak,” pungkasnya.