JAKARTA – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) memberikan kritikan tajam terhadap revisi UU TNI yang selama ini mendapatkan tanggapan dan penolakan berbagai pihak.
Tag: Revisi UU TNI
Revisi UU TNI Berpolemik, Menolak Lupa Kebangkitan Orde Baru!
JAKARTA – Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai adanya wacana Revisi UU TNI yang menyebut TNI akan mengajukan tambahan kementerian dan lembaga sipil
Akademisi Kritik Revisi UU TNI, Potensi Langgar Amanat Reformasi Hingga Ulangi Dwifungsi ABRI
Jakarta – Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai pro kontra di publik. Diketahui, draft
SETARA Institute : Revisi UU TNI & Penambahan Kodam Tidak Sejalan dengan Upaya Penguatan Pertahanan
Jakarta – Pembahasan rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 38 Provinsi di Indonesia oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan
Ciptakan TNI yang Profesional & Tunduk pada Supremasi Sipil, KontraS : Tolak Revisi UU TNI!
Jakarta – Badan Pekerja KontraS menyoroti wacana Revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mencuat
Amnesty & Imparsial Soroti Reformasi Militer yang Mandeg Gegara Revisi UU TNI
Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menyoroti penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Revisi Undang-undang (RUU)
Kritik Revisi UU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil : Potensi Dwifungsi TNI, Bahayakan Demokrasi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
No More Posts Available.
No more pages to load.