Jakarta – Youtuber sekaligus pemilik akun KBN Nusantara Agus Mar mengapresiasi Pemerintahan Jokowi yang sudah genap memasuki 3 tahun meski diterpa badai Pandemi covid-19.
“Indonesia berhasil menangani krisis saat pandemi covid-19,” tegas Agus Mar, hari ini.
Pegiat medsos itu melanjutkan belum meredanya wabah covid 19, Pemerintahan Jokowi kembali dihadapkan persoalan yang baru yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Dampak dari konflik tersebut perekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia ikut goyang. Kata dia, dampak dari pandemi covid dan perang antara Rusia dan Ukraina dibayangi oleh krisis pangan dan energi.
“Allhamdulilah krisis pangan dan energi untuk Indonesia masih dengan batas yang wajar walaupun berdampak kenaikan harga BBM sekitar 1 bulan yang lalu,” sebutnya.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi mencari solusi dengan memberikan program BLT BBM yang akan terus disebar sampai merata guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, kata dia, pemerintah juga memberikan BSU dengan tenaga pekerja dengan gaji 3,5 jt perbulan yang akan di bagikan untuk 16 juta pekerja yang membutuhkan.
“Saya kira itu sebagai bentuk upaya keras yang diberikan pemerintah dalam menanggapi krisis pangan dan energi di Indonesia,” ucapnya.
Masih kata Agus Mar, dalam 3 tahun pertama di periode ke 2 Presiden Jokowi menjabat tercatat sebanyak 75 proyek nasional atau PSN telah rampung sejak tahun 2019 hingga Agustus 2022 terdiri dari bandar udara, bendungan, jalan tol, pelabuhan, kawasan, kereta smelter dan proyek lainnya.
Sementara soal bidang politik dan keamanan secara umum terbilang sukses, pasukan Densus 88 yang tidak pernah berhenti memburu pelaku terorisme dan berhasil kenangkap teroris di tanah air dan ini lumayan membuat gerakan radikalisme membaik tetapi tidak sepenuhnya.
“Ini PR besar kepada Presiden indonesia dan aparat negara untuk menangani kelompok radikal yang masih terus bertebaran di Indonesia,” bebernya.
Agus Mar juga berpesan kepada Jokowi agar lebih tegas dalam membatasi dan mengahalau kelompok-kelompok radikalisme. Sebab, kata dia, Pemerintah masih sangat selektif dalam menghukum kelompok-kelompok radikal.
“Maka evaluasi 2 tahun kedepan dibawah kepemimpinan Jokowi Pemerintah untuk menghadang dan melawan gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme di negeri ini yang sudah meresahkan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.