Jakarta – Dugaan korupsi bansos covid-19 DKI Jakarta tahun 2020 mencuat. Hal itu diawali dari tersebarnya berita timbunan beras atau sembako milik BUMD. Fakta ini semestinya langsung ditelisik lebih dalam oleh aparat penegak hukum, terutama KPK.
Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) turut memberi sorotan. Pasalnya, pada program bansos 2020, ada peran KPK yang ikut melakukan supervisi penyaluran bansos covid-19 berdasarkan Kepgub 386/2020.
“Kala itu, monev KPK menemukan kendala soal transparansi dan juga masalah data penerima penyaluran bansos, yakni cleansing data karena perbedaan data penerima bansos DKI Jakarta dengan data di Kemensos RI.” ungkap Ahmad Aron Hariri, ketua LSAK, hari ini (16/1/2023).
Hariri, sapaan akrabnya, juga menanyakan alasan dibalik ribuan tumpukan sembako terbengkalai itu merupakan bansos covid-19 2020. Apalagi kondisinya sudah membusuk.
“Patut diduga ada korelasi persoalan data penerima bermasalah itu yang tujuannya untuk me-mark up ketersediaan penyediaan bansos. Sehingga sekarang terungkap berjibun paket bansos membusuk dan mubazir.” tandas dia.
Hariri menilai bahwa ini hal yang memalukan. Ia mengingatkan, di masa-masa pandemi tempo itu, banyak masyarakat kesusahan terdampak Covid-19. Namun bantuan untuk rakyat itu malah dirampok.
“Harusnya Gubernur DKI dan Pemprov, maupun legislatif, punya tanggungjawab besar melindungi kebutuhan masyarakat kecil, bukan malah membesarkan para pengusaha rekanan dan kolega politik saja. Akhirnya terungkap bahwa supplier-supplier bansos tersebut sebagian besarnya hanya kroni-kroni.” jelas dia.
Bahkan, Hariri menyebut bahwa terungkap pula penyedia barang tidak sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
“Memilukan. Ujungnya kualitas barang pun buruk seperti berita viral yang kita terima.” tegas Hariri.
Hariri menilai bahwa hal ini bukan perkara sulit bagi KPK. Apalagi KPK sudah memiliki data sebelumnya.
“Maka KPK tidak cukup sekedar merespon dengan pernyataan seolah-olah serius tapi artinya hanya ‘akan dan akan’ tanpa kerja konkrit.” pungkasnya.