Putusan Pengadilan Beri Vonis Bebas Anggota Polri Soal KM50 Patut Dihormati, Prof. Indriyanto : Tidak Ada Unlawfull Killing

by -806,945 views

JAKARTA – Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bid Studi Ilmu Hukum UI, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MA menjelaskan sebagai Negara Hukum, semua warga negara Indonesia, sepatutnya tunduk pada prinsip prinsip Rule of Law.

Karena itu, lanjut Indriyanto, polemik KM 50 Cikampek terkait kematian Anggota FPI yang lalu, dirinya menghormati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus tersebut.

“Prinsip due process of law menjadi basis penegakan hukum yang wetmatigheid oleh Polri terhadap kasus KM50 di Cikampek tersebut,” tegas Indriyanto, hari ini.

Dikatakannya, rilis dan Pertimbangan Putusan Pengadilan tersebut harus dicermati secara seksama dan membuktikan khususnya tidak ada tindakan “Unlawfull Kiliing”, dan tindakn penegak hukum Polri justru Based on Law dan SOP yang legitimatif.

“Perbuatan Anggota Polri dibenarkan secara hukum sesuai kondisi Noodweer, yang justru memang harus dilakukan sesuai kondisi dan sifat tindakannya yang sesuai prinsip proporsionalitas dan subsidaritas,” jelasnya.

Masih kata Indriyanto, tindakan Polri pada kasus ini berbasis pada Regulasi Umum dari General Principles of Criminal Law yang ada dalam KUHP. Mengenai kematian anggota FPI di KM 50 Tol Cikampek telah memberikan argumentasi yang utuh, jelas dan tegas antara makna “Unlawful Killing” dengan “Noodweer” atau Pembelaan Terpaksa yang dilakukan dari Penegak Hukum, yang justru pembelaan terpaksa harus dilakukan.

“Karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap petugas penegak hukum Polri, yang karenanya Pembelaan Terpaksa, berupa serangan bersenjata terlebih dahulu oleh anggota FPI (KM 50 Tol Cikampek) justru dibenarkan secara hukum atau Lawfull,” paparnya

Kematian anggota FPI, sambung Indriyanto, dipertimbangkan secara utuh dan tidak parsial, karena kasus ini memiliki causaliteit relevantie antara dugaan adanya Unlawfull Killing disatu sisi dengan Noodweer disisi lainnya yg dibenarkan tindakan Polri tersebut oleh Pengadilan. Padahal perlu diketahui bahwa kematian anggota FPI ini sebagai dampak atau akibat dari serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum Polri.

“Putusan Pengadilan Jakarta Selatan memberikan legitimasi hukum yang valid bahwa tindakan Polri adalah sesuai SOP universal, tidak ada unlawfull killing dan justru sesuai dengan karakter-karakter prinsip due process of Law,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *