Jakarta-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Seminar Pancasila Series I 2022 dengan tema Semangat Pancasila untuk Dunia “Relevansi Pidato Soekarno di PBB Tahun 1960 yang Berjudul To Build The World a New”, (12/7). Menggandeng Kompas TV, BPIP berupaya menggaungkan nilai-nilai Pancasila, dapat dijadikan rujukkan untuk persatuan dan menciptakan perdamaian Dunia. Di tengah keketuaan atau presidensi G20, BPIP menggaungkan, Pancasila menjadi rujukkan diplomasi dan cerminan persatuan Bangsa Indonesia sebagai tuan rumah G20, November di Bali.
Seminar Pancasila yang dipandu Presenter Kompas TV, Frisca Clarisa, mengahadirkan 4 narasumber di antaranya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Andi Widjajanto, Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP, Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A., Sejarawan, Bonnie Triyana, S.S., dan Pelaku Seni, Tissa Biani. Para narasumber sepakat, Pancasila relevan dari masa ke masa dan harus dijiwai dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi menjadi solusi dalam persoalan internasional.
Dalam pembuka, Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. menuturkan, di tengah krisis pada masa pandemik Covid-19, ternyata Indonesia lebih baik dari banyak hal karena memiliki gotong royong yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Yudian juga menuturkan, saat ini Dunia membutuhkan kebangkitan pascapandemik Covid-19. “ Dengan slogan G20, recover together, recover stronger, Indonesia sekali lagi mengajak Dunia bergotong royong memulihkan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan pascapandemik (Covid-19) ini”, ungkap Yudian.
Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto menuturkan, pesan Bung Karno dalam pidatonya di PBB pada 30 September 1960 sangat relevan dengan masa sekarang. “Indonesia harus menawarkan kepemimpinan global baru sehingga harapan G20 (recover together, recover stronger) antara lain dengan membawa misi transisi energi atau arsitektur kesehatan global yang baru bisa diwujudkan”, tutur Andi.
Dalam pidato Bung Karno 30 September 1960 di PBB, perang dingin antara dua ideologi, kapitalis dan sosialis komunis yang membuat konflik terus menerus serta membuat Dunia tidak stabil. Pada saat itu, Bung Karno muncul dengan ideologi yang mempersatukan, mendekatkan yang terbelah, dan merapatkan yang terpisah, yaitu nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Internasional BPIP, Djumala menegaskan, Pancasila sangat relevan. Adanya presidensi G20 yang mampu menghadirkan 20 petinggi negara peserta dengan isu krisis pangan merupakan jawaban dari relevansi Pancasila dalam diplomasi yang dilakukan Indonesia. “inilah namanya diplomasi Pancasila. Memperkuat multilateralisme itu tidak ada lain adalah memperkuat musyawarah dan dialog, itu nilai-nilai Pancasila. Di G20-lah dimainkan diplomasi Pancasila”, ungkap Djumala.
Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-6 yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jendral (Purn.) Try Sutrisno berpesan kepada generasi muda agar memiliki karakter nasional yang mantap dan berdaya saing untuk perubahan dunia. Pemuda sebagai pemimpin masa depan diharapkan memiliki tujuan hidup, kejujuran, disiplin, beretika, patuh terhadap hukum, memiliki perhatian terhadap sains, teknologi, serta pandai mengintrospeksi diri. “Sebab itu, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing. Terakhir, (pemuda harus) memiliki harga diri dan penghargaan terhadap sesama. Sukseskan G20 dengan nilai-nilai Pancasila”, tegas Try Sutrisno.
Senada dengan Try Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayjen (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.I.P. menekankan, momen G20 merupakan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal positif nilai-nilai Pancasila. Wisnu berharap, Pancasila terus dikembangkan, disosialisasikan, dan dipraktikan, khususnya oleh generasi muda. “Mudah-mudahan Pancasila selalu tertanam di hati kita dan kita tularkan ke Dunia, khususnya generasi muda. Pancasila selalu di hati kita sejak dulu, sekarang, dan yang masa akan datang”, tambah Wisnu. (HA)
Selayang Pandang BPIP
Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.