Mediasiber.com-Terkait apa yang dikemukakan fraksi partai Golkar yang ingin ketua umumnya Setya Novanto menduduki kursi pimpinan DPR kembali, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Syarifudin Suding mengatakan merupakan hal ini merupakan hak politik partai beringin tersebut.
“Saya kira itu adalah hak politik dari fraksi Golkar, dan kita akan melihat perkembangannya, kalau misalnya ada upaya ke arah situ,” jelas Suding kepada wartawan di ruang MKD Gedung DPR, Jumat (30/9/2016).
Suding menambahkan, bahwa ada mekanisme dan aturan jika memang Golkar ingin ketua umumnya itu menduduki kursi pimpinan DPR lagi, dan apabila ada usulan seperti itu, tentu akan dibawa ke dalam sidang paripurna terlebuh dahulu dan itu adalah mekanismenya.
Lebih lanjut Suding menandaskan, bahwa MKD tidak dalam posisi mengembalikan Setya Novanto sebagai ketua DPR. Sekali lagi MKD tidak dalam posisi mendorong, meminta atau mengembalikan agar Setya Novanto sebagai ketua DPR, karena MKD hanya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Setya Novanto terhadap persidangan di MKD, seperti bukti rekaman yang diajukan oleh Sudirman Said sebagai pihak pengadu.
“Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itulah yang dijadikan dasar oleh MKD untuk menerima surat peninjauan kembali yang diajukan oleh Setya Novanto, terkait proses yang terjadi di MKD,” tandas Suding.