MediaSiber.com – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menduga saat ini sedang ada pihak-pihak yang mencoba untuk merongrong kewibawaan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satu upaya yang dilancarkan menurut Lucius adalah dengan menebar hoaks dan mendiskreditkan kredibilitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu nanti.
“Saya kira hoax kalau tidak segera dihentikan melalui penegakan hukum saya rasa akan merongrong kewibawaan KPU,” kata Lucius di Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).
Ketika kewibawaan KPU tidak diselamatkan dan jatuh saat proses pemilu berlangsung, ia khawatir akan ada konflik yang cukup besar.
Salah satu hoaks yang dianggap Lucius sempat menerpa lembaga penyelenggara adalah hoaks 7 unit kontainer yang sudah sampai di pelabuhan Tanjung Priok. Dimana dalam narasi hoaks yang dibuat oleh Bagus Bawana Putra itu, berisi 70 juta kertas surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf.
“Hoaks soal KPU adalah upaya untuk mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara dan itu saya kira cukup berhasil. Salah satunya bisa dilihat dengan hoaks 7 kontainer,” tuturnya.
Sayangnya meskipun pelakunya sudah ditangkap dan KPU bersama Bawaslu sudah melakukan crosschek lapangan dan menegaskan berita itu hoaks, ternyata kata Lucius masih banyak pihak yang mempercayainya.
“Dan masih banyak masyarakat yang percaya jika adanya 7 kontainer surat suara itu benar. Ini kan disayangkan,” lanjutnya.
Maka dari itu, hoaks-hoaks yang bisa mengikis kepercayaan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen harus diminimalisir dengan cara penegakan hukum yang tegas.
“Penegakan hukum yang tegas pada orang-orang yang menyebarluaskan hoaks itu, sehingga ini bisa mencegah sebelum penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Pun demikian, ia juga mengharapkan agar para elite politik yang sering bersuara agar juga lebih bijak dan tidak malah menjadi penyulut konflik. Karena menurutnya, siapapun elite yang dianggap sebagai preferensi pilihan sikap politiknya, masyarakat akan cenderung mengikuti dan mengamini sekalipun yang disampaikan tidak tepat dan salah.
“Tapi setegas apapun penegakan hukum saya rasa itu sudah cukup terlambat karena saat ini sudah sangat banyak orang-orang yang merasa apapun yang diucapkan oleh elite mereka pasti adalah sebuah kebenaran,” paparnya.