Jakarta – Pada tahun 2023 Polri menjadi salah satu tulang punggung negara menghadapi tahun politik, mengawal pelaksanaan pemilu serentak awal 2024.
Perjalanan tahun 2023 diperkirakan tidak mudah, tantangan muncul dari dalam dan luar. Dari luar dihadapkan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan, meskipun perkiraan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga seperti IMF dan Bank Dunia tidak seburuk ekonomi global, betapapun itu, efek eksternal tetap harus menjadi kewaspadaan bersama, terutama memastikan pengamanan katub pangan, energi dan investasi.
Di dalam negeri, akan menghadapi gawe politik, energi politik akan tercurahkan menghadapi tahun politik. Eskalasi kerawanan politik dan keamanan dalam negeri otomatis akan meningkat. Kompetisi politik tentu kian mengeras. Seperti pengalaman di masa lalu, media sosial, dan kampanye berpotensi menjadi arena black campaign, risikonya segregasi sosial kian menegang, lebih mengkhawatirkan bila ada bumbu suku, agama dan ras (sara).
“Tantangan dan tugas Polri kedepan sangat berat, terutama menghadapi tahun politik menuju Pemilu 2024, khususnya terhadap ancaman politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat,” tegas Direktur Keamanan Khusus (Kamsus) Baintelkam Polri Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Kabaintelkam Komjen Pol Ahmad Dofiri dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama Pengasuh Pesantren diinisiasi Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se Indonesia (MP3I) di Hotel Peninsula, Jakarta, Sabtu (25/2/2023).
Oleh karenanya, lanjut Brigjen Djati, butuh sinergitas antara ulama dan umara termasuk Polri, demi mewujudkan ‘baldatun toyibatun wa robbun ghofur’, negara yang aman damai sejahtera dan dengan harapan dapat mendinginkan dan menyejukkan suhu politik yang dapat memanas di wilayah NKRI ini.
Katanya, ulama memiliki peran penting pada tahun politik. Sehingga sinergi antara Polri dengan ulama harus diperkuat dan ditingkatkan. Ulama menjadi panutan umat dan dakwahnya sangat menyejukkan. Diharapkan dapat menurunkan suasana panas menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pilpres.
“Polri butuh ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sebagai cooling system dalam menghadapi ancaman pada Pemilu 2024,” tuturnya.
Brigjen Djati menambahkan bahwa tugas Polri sejatinya mewujudkan tata tentrem Kertaraharja guna menjaga ketertiban dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera.
“Polri dan jajarannya siap berkoordinasi dan bersinergi dengan para pimpinan pesantren di setiap wilayah untuk berkolaborasi dalam mengatasi potensi ancaman,” pungkasnya.
