Jakarta – Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menduga kuat ada upaya yang dilakukan beberapa pihak untuk mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyelidikan dugaan korupsi Formula E dihentikan.
“Segala cara dilakukan untuk membentuk opini bahwa Formula E tak bermasalah atau clear. Mereka khawatir bila KPK menaikan ketingkat peyidikan,” kata Sugiyanto dalam pernyataannya, Selasa, 1 November 2022.
“Padahal KPK tak bisa ditekan. Untuk siapapun yang ingin bicara soal Formula E, sebaiknya baca PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Intinya, diduga kuat Formula E tak bisa dianggarkan baik lewat Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020,” sambung dia.
Sugiyanto menegaskan bahwa pembayaran biaya komitmen fee Rp 560 miliar yang berasal dari Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 diduga adalah kesalahan fatal.
Dengan demikian, tegas SGY, sapaan akrabnya, dugaan kerugian negara untuk kegiatan Formula E adalah total loss, yakni Rp 560 miliar.
“Auditor BPK pun diduga kuat tak menyebutkan dugaan pelanggaran PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam LHP BPK tentang Formula E. Saat ini, Saya sedang bikin tulisan dengan judul, ‘Benang Merah Permasalahan Formula E’,” ungkapnya.
Dia menyatakan, dalam PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur secara rinci syarat memasukan anggaran untuk kegiatan pada Perubahan APBD. Selain itu, lanjut dia, PP tersebut juga menjelaskan tentang kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau tahun jamak.
“Dengan demikian, maka diduga kuat anggaran kegiatan Formula E Rp 560 miliar tak bisa dimasukan lewat APBD DKI Jakarta baik pada Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020. Tentunya hal ini merujuk aturan pada PP N0.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” pungkasnya.
