MediaSiber.com – Eks pengacara Habib Rizieq bin Shihab, Ustadz Kapitra Ampera sangat menyayangkan sikap Prabowo Subianto yang memberikan sinyal baik kepada Australia untuk memindahkan Kedubes mereka di Tel Aviv ke Yerussalem.
Bagi Kapitra, sikap tersebut sangat tendensius dengan sikap mayoritas umat Islam dan Ulama di Indonesia yang menentang pengakuan Yerussalem sebagai ibukota Israel.
“Bagaimana mungkin kontradiktif satu sisi umat Islam siap mati dan menumpahkan darah untuk membela Palestina, di sisi lain ada sebagain umat Islam dan ulama mendukung Prabowo yang menghargai Australia membuka Kedubesnya di sana,” kata Kapitra kepada wartawan, Selasa (27/11/2018).
Salah satu tokoh sentral di gerakan Aksi 212 di Monas tahun 2016 lalu itu menilai seharusnya para ulama penyelenggara Ijtima Ulama harus melakukan evaluasi kembali terhadap dukungannya kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
“Jadi untuk itu saya meminta kepada Ulama untuk mengkaji ulang dukungannya kepada Prabowo. Karena bagi kita Palestina itu adalah benteng terakhir. Kalau Palestina bobol, maka Makkah dan Madinah juga akan bobol. Siapapun akan dikuasai Yahudi,” ujarnya.
Namun jika dukungan itu masih berlanjut dan justru terus mengkampanyekan Prabowo di Pilpres 2019, Kapitra Ampera menilai para ulama di Ijtima Ulama perlu dipertanyakan keberpihakannya kepada kepentingan umat Islam.
“Ya harus dievaluasi, kenapa? Karena jika tidak ada evaluasi dari Ulama yang ikuti Ijtima Ulama kemarin, berarti keberpihakannya kepada Islam patut juga kita ragukan,” tegasnya.
Sementara terkait dengan maraknya aksi protes dari elemen masyarakat terhadap statemen Prabowo Subianto tersebut, seperti halnya beberapa aksi masyarakat di Kedubes Australia yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini, kemudian aksi Aliansi Pemuda Islam (API) di bundaran Indosat, Kapitra menilai itu wajar. Apalagi jika menilai Prabowo sama sekali tidak pro terhadap Umat Islam dan rakyat Palestina pada khususnya.
“Prabowo ini kita ragukan keberpihakannya terhadap umat Islam,” tuturnya.
Terakhir, Kapitra yang juga ikut mendirikan Persaudaraan Alumni 212 tersebut menegaskan bahwa persoalan Palestina sudah jelas, yakni sikap Indonesia tetap mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang beradulat. Salah satu buktinya adalah Yerussalem tetap diakui sebagai ibukota Palestina, bukan Israel.
“Yerussalem itu jelas-jelas milik Palestina dan politik luar negeri kita selama ini tetap berpedoman kepada pembukaan UUD, bahwa kita mendukung Palestina sepenuhnya,” papar Kapitra.
“Makanya Presiden Jokowi juga protes keras rencana pembukaan Kedubes Australia di Yerussalem, itu sama halnya penjajahan terhadap Palestina,” tutupnya.