MENTENG – Ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Koordinator aksi, Wahyudin, menyatakan pihaknya bernama Front Kader Pembela Penyelamat Partai.
“Kegiatan hari ini kebetulan kegiatan lanjutan yang akan secara simultan kami lakukan sampai Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa turun dari jabatannya,” kata Wahyudin, kepada awak media, Rabu (15/6/2022).
“Kami tidak akan pernah berhenti sebelum Suharso Monoarfa mundur,” lanjut dia.
Dia menuding Suharso Monoarfa merupakan Ketua Umum PPP yang tidak elegan.
“Karena Suharso Monoarfa pemimpin yang arogan, menabrak anggaran dasar dan rumah tangga. Banyak para senior2 partai kita yang berjibaku dari dulu disingkirkan dengan dalih memperjuangkan partai lebih besar,” tuturnya.
Dia menambahkan, Suharso dinilai menghancurkan kader partai yang senior karena memajukan orang-orang yang tidak mereka kenal.
“Banyak pengurus DPP di wilayah Indonesia adalah mantan kader partai lain. Ini menyakitkan buat kita semua. Tidak elegan,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022) siang.
Mereka yang berunjuk rasa mengatasnamakan dirinya dari Kader dan Simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Koordinator Aksi, M Somad, menyatakan pihaknya menuntut Ketua Umum (Ketum) PPP, Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.
“Kami dari anggota DPC, hari ini datang ke sini untuk menuntut Suharso Monoarfa lengser dari Ketum PPP,” kata Somad, saat diwawancarai awak media, di lokasi, Senin (13/6/2022).
Sebelum menggelar aksi, kata M Somad, pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan Suharso Monoarfa.
Sayangnya, kata dia, tak ada jawaban sehingga mereka menggelar unjuk rasa tersebut.
“Kami sudah melakukan beberapa langkah, bertemu, berdialog, dan sebagainya, tapi mereka mengabaikan dan jangan salahkan kader jika melakukan perlawanan,” jelas dia.
Menurut M Somad, Suharso Monoarfa dinilai tidak menerapkan demokrasi.
“Suharso tidak mendengarkan juga, kemudian para majelis syariah pertimbangan tidak melakukan apapun, maka jangan salahkan kader melakukan satu hal diluar prosedural,” tuturnya.
“Kami menginginkan pemimpin (PPP) yang amanah, tidak khianat, adil, dan bijaksana,” pungkasnya. (*)