Jakarta – Bersih-bersih yang dilakukan Erick Thohir di lingkungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat banyak oknum yang tidak senang dengan gebrakannya selama bekerja di BUMN.
Restrukturisasi BUMN era Erick Thohir ini pun kerap ‘digoreng’ pihak – pihak tertentu yang terganggu dengan kebijakan tersebut.
Selain itu, gangguan kepada Erick Thohir, juga dikarenakan tak diakomodirnya usulan calon komisaris pelat merah oleh kelompok tertentu yang mengaku – ngaku sebagai aktivis 98.
Ketua Presidium Jari 98, Willy Prakarsa, sangat menyayangkan munculnya opini-opini yang mendiskreditkan Menteri BUMN Erick Tohir saat langkah restrukturisasi BUMN sedang berjalan.
Lebih lanjut Willy menyatakan bahwa Transformasi BUMN yang dilakukan Erick Tohir baik bagi keberlangsungan BUMN. “Ini model efisiensi yang dijalankan dan patut mendapat dukungan,” katanya.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Tohir tengah melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah BUMN sebagai langkah efisiensi. Dari 142 BUMN, kini sudah tersisa 107 BUMN. Jumlah ini bahkan akan tersisa di 70 hingga 80 BUMN.
Willy menambahkan, bahwa saat ini diperlukan ketegasan Menteri BUMN untuk menghadapi manuver dan tekanan berbagai pihak yang terganggu dengan kebijakan restrukturisasi saat ini. “Ketegasan ini mutlak agar BUMN tidak melulu menjadi sapi perahan,” katanya.
Willy juga menyatakan, banyak pihak yang mempermasalahkan mekanisme penggantian Direksi dan Komisaris BUMN. Padahal, saat ini justru telah mengikuti ketentuan hukum dalam Undang-undang BUMN No. 19 Tahun 2003.
“Pengangkatan atau pemberhentian jabatan direksi dan komisaris telah memiliki payung hukum yang jelas. Jadi, kalau ada yang mengaku – ngaku aktivis dan memaksakan kehendak untuk mendudukkan kelompoknya di kursi komisaris pelat merah tolak saja, itu aktivis palsu. Jari 98 siap pasang badan,” tegas Willy.
Willy juga mengatakan, sebagai aktivis, Jari 98 bekerja dengan ikhlas. Tidak pernah meminta apalagi ‘ngemis’ jabatan atau posisi komisaris di perusahaan pelat merah.
“Aktivis yang meminta – minta jabatan komisaris itu nggak benar, apalagi kalau aktivis tersebut sudah ‘tergadai’ oleh partai. Boleh nanti adu materi dilapangan, biar jelas mana aktivis asli dan mana yang menjadikan aktivis sebagai ‘jualan’,” pungkas Willy.