MediaSiber.com – May Day 2018 akan berlangsung beberapa hari ke depan, berbagai persoalan kaum buruh di Indonesia selama ini masih belum juga dituntaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini yang dinilai semakin memperburuh posisi buruh di Indonesia yang terbelenggu dengan berbagai ancaman, seperti ancaman pemecatan secara sepihak, union busting, kriminalisasi, upah yang tak layak dan beberapa persoalan lainnya.
Kondisi ini pun terus disoroti oleh elemen buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Mereka berharap besar agar kaum buruh tetap fokus pada rule perjuangannya yakni mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan kaum buruh yang kian semakin menjadi saja.
“Pada peringatan Mayday 2018, GSBI akan tetap konsisten untuk melakukan aksi dan kampanye secara nasional, mengusung tuntutan-tuntutan kaum buruh dan rakyat di Indonesia, sebagai bentuk nyata bagaimana organisasi memaknai Mayday sebagai momentum perjuangan,” kata Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman dalam siaran persnya, Kamis (12/4/2018).
Ia juga menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus GSBI dan seluruh kaum buruh di Indonesia pada umumnya untuk tidak lelah dalam berjuang mendapatkan kesejahteraan dan kepastian kerja dari pemerintah.
“Meneladani dan memperingati semangat perjuangan tanpa kenal lelah kaum buruh hingga sampai kemenangannya,” serunya.
Countering Pemerintah
Dalam melakukan perjuangan untuk menuntut hak mereka sebagai buruh di Indonesia, Rudi paham betul pasti akan ada upaya-upaya yang super masif dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang berafilisasi. Salah satu yang disoroti Rudi adalah event Mayday is a Funday yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Tahun ini, melalui situs resminya, Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam rangka peringatan Mayday 2018 bahkan membuat berbagai bentuk kegiatan dengan mengusung tema, “Mayday is a Fun Day” atau Mayday adalah hari bergembira,” terangnya.
Ia menilai bahwa program yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah sebuah kamuflase yang dilakukan untuk menumpulkan nalar perjuangan kaum buruh Indonesia. Bahkan Rudi menegaskan jika kaum buruh tidak butuh event-event taktis semacam itu, melainkan kesejahteraan dan jaminan kerja.
“Bagaimana buruh dapat gembira ketika kenaikan upahnya saja dibatasi, bagaimana merasa gembira apabila PHK mengancam setiap saat, masih terdapat sistem kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan,” tegasnya.
“Mana mungkin buruh akan gembira jika berserikat saja masih dihalang-halangi, menggelar aksi dan pemogokan dihadapi oleh militer, bahkan dikriminalisasi,” tambahnya.
Rudi juga menegaskan bahwa kebahagiaan kaum buruh tidak akan terjadi jika regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan masih belum juga dicabut oleh Pemerintah.
“Tidak akan pernah buruh merasa gembira atau Fun jika harga-harga kebutuhan pokok terus naik dan tidak terkendali sementara PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan terus dipertahankan, tidak dicabut oleh pemerintah,” tegas Rudi lagi.
Pemerintah harusnya fokus sejahterakan buruh
Lebih lanjut, Rudi HB Daman juga menilai dibandingkan hanya buang-buang anggaran untuk kegiatan yang sebetulnya tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan kaum buruh, seharusnya pemerintah segera bertindak untuk merespon seluruh tuntutan kaum buruh dan segera merealisasikannya.
“Sebaiknya pemerintah menghentikan usaha-usaha untuk mengaburkan makna peringatan Mayday bagi kaum buruh dan rakyat dengan mengusung tema Mayday is a Fun Day, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki relasi kongkret atas persoalan yang dihadapi oleh buruh,” kata Rudi.
“Seharusnya pemerintah fokus saja, bekerja dan hadir untuk kaum buruh dan rakyat, selesaikan persoalan-persoalan kongkret yang dihadapi oleh buruh tersebut. Sepanjang masalah upah, kepastian kerja, kebebasan berorganisasi, jaminan sosial dan menyampaikan pendapat, serta harga kebutuhan pokok rakyat tidak dapat dikendalikan, maka tidak ada syarat untuk mengatakan buruh bergembira,” tambahnya.