Dr. Arie Ruhyanto Apresiasi Rakyat Papua yang Dukung DOB Pemekaran Papua Selatan

by -94,076 views

Jogja – Peneliti Gugus Tugas Papua, Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. Arie Ruhyanto menjelaskan alasan mengapa pemekaran ini muncul dan pilih untuk strategi percepatan ? Ini banyak digunakan di berbagai negara dan ada 2 strategi berbeda yaitu dengan menggabungkan beberapa wilayah untuk lebih efisien semacam Inggris dan Spanyol.

“Strategi yang sebaliknya dengan memecah wilayah itu juga terjadi di wilayah berkembang seperti di Afrika dan Argentina. Kalau diwilayah berkembang ini digunakan untuk meminimalisir konflik dan permasalahan politik,” ungkap Dr. Arie, hari ini.

Dikatakannya, gelombang Pemekaran Papua terjadi setelah otsus dan dimulai tahun 99 yang memecah menjadi 3 Provinsi. Gelombang Pemekaran kabupaten terjadi saat otsus diberlakukan karena ada dana insentif sejak tahun 2001 hingga ke daerah pegunungan sampai sekarang menjadi 42 Kabupaten.

Ia melanjutkan bahwa kejadian ini berulang di tahun 2021 yang diawali konflik di kota besar papua dan terjadi rasisme yang membuat aksi kekerasan dan menyusul event yang bertemu ke istana dan membuat amandemen UU Otsus yang isinya adalah mempermudah pemekaran.

“Pemekaran tidak lagi melalui MRP tapi juga bisa dilakukan pemerintah pusat. Secara normatif dibuka di 2 pintu, tapi sangat tidak seimbang 2 pintu ini karena ada pintu penguasa dan MRP menjadi menciut. Menurut saya ini menjadi basa basi. Pemerintah terus jalan dengan berbagai agenda pemekaran hingga menunggu keputusan MK,” sebutnya.

Dikatakan Dr. Arie, hal ini menjadi semacam lingkaran setan dan terus berulang dari regulasi dan implementasi dan pemerintah mengakomodir beberapa tuntutan dengan membuat regulasi baru dan akan terus seperti ini.

“Mengapa siklus ini terus terulang? Dalam konteks pembakaran karena proses ini secara ekslusif dan tidak melibatkan para pihak yang berseberangan, juga waktu yang mepet karena disahkan pada tanggal 30 karena harus ada pembuatan dapil. Dimana perspektif demokratis itu tidak muncul. Evaluasi kebijakan juga tidak menjadi perhatian,” tambahnya.

Dia melanjutkan bahwa ada ekspektasi pemekaran tapi ada unekspektasi dari konflik agraria di sebagian tempat terjadi. Ada missing link di seperti inter ethnic tensions, intra ethnic tensions dan intergoverment tensions. Bagaimana pemerintah mengejar dari berbagai tujuan yang official dan unofficial? Harus diakui banyak penerbangan yang meningkat dan lebih murah, taoi keterbatasan bahwa ini hanya terpusat di kota dan kabupaten, dan distrik di luar kota masih sama tidak ada perubahan. Listrik masih belum ada, dan hanya terpusat.

“Ada banyak supir ojek dan dipenuhi oleh pendatang sehingga ini menimbulkan kesenjangan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa mereka ini hanya bagian sangat kecil dari pembangunan karena memperlebar kesenjangan. Pemerintah yang terbentuk dari sekian kabupaten, tapi penyelenggara pemerintahan itu masih sangat minim dari sisi kualitas. Ada penurunan kualitas publik karena banyak orang terbaik untuk pemerintahan.

“Ada elit tradisional yabg terhalang akses dan berdampak meninggalkan klannya. Ketersediaan sarana pelayanan publik mungkin ada, tapi pelayanannya yang tidak ada sehingga banyak bangunan fisik tapi tidak fungsional,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dr Arie menekankan bahwa tujuan unofficial nya bahwa pemekaran ini untuk mengakomodasi elit Papua yabg tidak secara official disebutkan. Keterbatasan ini ada sekian ratus etnik untuk bisa menjadi pejabat seperti bupati sehingga muncul sigergasi. Lalu korupsi yang masih definisi yang general dimana mantan bupati yang kaya raya saat menjabat dan setelah menjabat tidak punya apa-apa karena hasil korupsi untuk yang lain.

“Pemakaran itu punya target official dan unofficial yang ada perubahan tapi masih dibawah ekspektasi,” terangnya.

Masih kata Dr. Arie, tujuan yang sifatnya unofficial yang tidak berhasil karena ada tindak kekerasan dan ada kegagalan dari ekspektasi ketika kebupaten yang baru dimunculkan sehingga menimbulkan efek domino. Ada missing link dari proses pembangunan dan hanya menuju ke kapasitas institusional yang bagaimana menghadirkan rasa keadilan dan menghilangkan rasa kesetaraan.

“Banyak keadilan, kesetaraan, perlindungan, penghargaan, penghormatan, dan kemanusiaan yang belum terjadi secara menyeluruh,” katanya.

Dia menerangkan bahwa rekomendasinya harus fokus ke masyarakatnya bukan ke institusi nya. Fokus ke relasi bukan ke kalkulasi. Fokus ke persuasi bukan ke koersi, fokus ke kolaborasi bukan ke kompetisi. Harus melakukan pemberdayaan yang harmoni bukan hanya berdasarkan supply yang Stabilitas.

“Saya tidak setuju Papua diafirmasi, tapi tugas negara juga tetap melakukan pemberdayaan kan. Jadi seperti dua hal yang berbeda. Kalau afirmasi beasiswa, mungkin baik, tapi jika menurunkan standar itu kurang ya. Pemerintah seringkali dikotomis, mengecap pro separatis dsb, padahal misalnya demo KPK, omnibus law, kita menolak itu kan hal biasa. Lalu jika Papua, punya OPM, seringkali justru distigmagtisasi, dan sikap orang Papua sendiri pun seakan membenarkan stigma itu,” katanya.

Kata dia, soal pengambilan kebijakan, para pengambil kebijakan kurang mendengar. Yang didengar hanya yang Pro, pihak kontra tidak, padahal yang penting justru yang dari pihak kontra agar tak ada kekhawatiran. Prosesnya juga cepat sejak amandemen UU Otsus, deliberasi publik terbatas soal isu Pemekaran, apalagi 30 Juni ditarget ketok palu. DPR baru aja datang tanggal 25 Juni, lalu siapa yang mau didengar cuma sehari di Papua? Kapan ada waktu dengarkan masyarakat, selain mendengar elit? Psikologi masyarakat juga tidak diatasi, substansi kebijakan jadi kering, isunya hanya sekitar teknokratis, anggaran dsb, bukan soal memenangkan hati masyarakat.

“Lalu soal implementasi, berantakan. Pembinaan Aparatur tidak berjalan, manajemen pemerintahan tidak diatur baik. Kabupaten tidak dipastikan menjalankan kewenangannya. Tidak ada mekanisme sistematis. Yang dievaluasi hanya administratif, bukan kualitas melayani masyarakat. Soal anggaran terserap, dokumen, dsb. Dampak kebijakan tidak dievaluasi,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *