Semarang – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa perlu ada komitmen bersama dalam upaya mengembalikan hak-hak Masyarakat di bidang kesehatan agar kembali sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini dinyatakan oleh Benny dalam Acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan antara Forum NKRI Sehat, PWI Jawa Tengah bersama Doctor Share pada Kamis (15/09/2022).
Acara Yang diadakan di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah ini antara lain dihadiri oleh Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, dr. Lie Agustinus Dharmawan, Ph.D, Sp.B, Sp.BTKV dari organisasi doctorShare, dokter “Kelik” Suhardiyono SpOT dari Gerakan NKRI Sehat serta unsur dan anggota dari PWI Jawa Tengah, Gerakan NKRI Sehat dan Doctor Share.
Dalam acara yang dihadiri oleh 50 orang ini, Dokter Lie Dharmawan dari doctorShare menyatakan bahwa isu-isu mengenai sulitnya mengakses sarana dan prasarana kesehatan bukan hanya monopoli daerah tertinggal di daerah-daerah yang menjadi pusat ekonomi dan kekuasaan.
“Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus stunting dan kekurangan gizi di daerah daerah yang dianggap makmur, maka perlu terobosan yang mempermudah akses seluruh lapisan masyarakat terhadap hak mereka mendapatkan kesehatan.” jelasnya.
Lebih lanjut, Ikon Prestasi Pancasila ini menyatakan bahwa sebagai Bangsa Indonesia yang Berpancasila kita perlu benar-benar melaksanakan nilai-nilai berkeadilan sosial yaitu dengan perwujudan pelayanan kesehatan lewat gotong royong dari semua elemen bangsa.
Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menyampaikan lebih lanjut bahwa Indonesia sangat membutuhkan orang orang seperti dokter Lie yang tidak hanya berpancasila sebatas retorika saja, namun mau dan mampu berbuat jauh demi saudara sebangsa dan setanah air.
“Dokter Li bersama doctorShare merupakan bukti nyata dari pembumian serta pengamalan Pancasila karena mampu berbuat efektif dan nyata bagi sesama, namun hendaknya gerakan dokter Lie ini tidak hanya bersifat sporadis dan tak berkesinambungan, perlu adanya peran serta dari pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem kesehatan dan pembuatan regulasi regulasi yang tidak hanya menjamin akses masyarakat terhadap sarana kesehatan, namun juga dilakukan upaya upaya mempermudah masyarakat khususnya mereka yang ada pada lapisan menengah kebawah untuk memperoleh hak hidup sehat.” bebernya.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh dokter Kelik bahwa perlu adanya kesinambungan dan peran semua pihak dalam menjamin hak masyarakat untuk mengakses sarana kesehatan.
“Pemerintah perlu menyadari bahwa mempermudah masyarakat dalam mengakses kesehatan bukan hanya dengan mempermudah faskes dan obat saja tapi juga memikirkan support system hingga mudah untuk mencapai daerah daerah terpencil hingga masyarakat tidak lagi terbebani masalah biaya, waktu dan transportasi dan dapat konsentrasi untuk pulih.”tegasnya.
Lebih lanjut Benny menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini perlu membuat pembaruan regulasi khususnya terkait dengan Puskesmas sebagai pintu pertama bagi masyarakat dalam memperoleh kesehatan.
” +Peran Puskesmas yang kini berubah menjadi sekedar sarana kuratif atau pengobatan hendaknya dikembalikan sebagai sarana Preventif atau pencegahan hingga sebelum masyarakat mengalami penyakit, sudah ada inisiatif terlebih dahulu dari Puskesmas dan Posyandu dalam upaya menerapkan pola hidup sehat sehingga angka kurang gizi dan stunting yang masih menjadi momok di masyarakat Indonesia perlahan namun pasti bisa ditanggulangi.” ucapnya.
Puskesmas dan Posyandu hendaknya tidak lagi sekedar sarana mengobati namun Puskesmas dan Posyandu harus dapat menjadi wujud nyata usaha pemerintah.
” Terutama dalam menjaga dan menjamin keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh hak untuk hidup sehat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” tutup Benny.