Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama seluruh parpol di Kebon Sirih periode 2014 – 2019 harus bertanggungjawab atas dugaan skandal penyelenggaraan balapan mobil listrik atau Formula E.
Mereka adalah: PDIP yang waktu itu punya 28 kursi, lalu Gerindra (15 kursi), PKS (11 kursi), PD (10 kursi), PPP (10 kursi), Hanura (10 kursi), Golkar (9 kursi), PKB (6 kursi), Nasdem (5 kursi), dan PAN (2 kursi). Total 106 kursi.
Pertama tentu saja Gubernur (Anies Baswedan) bersama oknum parlemen (DPRD DKI Jakarta) periode 2014-2019 yang menyetujui penyelenggaraan event ini. Program yang tidak ada dalam RPJMD.
“Kok bisa disetujuinya diujung masa bakti DPRD DKI Jakarta kala itu? Ini sangat mencurigakan. Janganlah munafik dan lari dari tanggung jawab,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Andre Vincent Wenas, di Jakarta, hari ini.
Vincent menyatakan, memahami konstelasi politik di parlemen Jakarta pada tahun 2019 ini penting sekali untuk mengurai sebab musabab kacaunya pertanggungjawaban event Formula-E, sampai sekarang kelihatan sekali sedang berupaya untuk ditutup-tutupi (digelapkan) oleh sementara pihak.
Mereka itulah yang dalam rapat banggar pada tanggal 14 Agustus 2019 telah ikut menggolkan usulan Gubernur Anies soal event Formula-E, termasuk soal pembayaran commitment-fee.
Padahal tak sampai dua minggu kemudian (cuma 12 hari sejak rapat banggar pada 14 Agustus 2019), yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019, mereka pensiun, dan anggota DPRD DKI Jakarta yang baru bakal dilantik.
“Dan kita tahu bersama di situ ada parpol baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akhirnya secara kritis terus-menerus mempertanyakan soal event Formula-E ini, sampai hari ini,” ucap Vincent.
Vincent melanjutkan, sekarang sudah hampir 6 bulan setelah event Formula-E ini selesai diselenggarakan (pada Sabtu, 4 Juni 2022). Dan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif itu belum kelar juga. Ini aneh! Sama sekali tidak profesional. Informasinya pun simpang siur.
“Faktanya kita simak dari media, bahwa fraksi PSI via anggota parlemen Idris Ahmad masih mempertanyakan soal laporan pertanggungjawaban Formula-E, ini artinya sampai pada rapat paripurna DPRD per tanggal 9 November 2022 kemarin itu masih saja belum ada kejelasan. Masih gelap! Padahal itu rapat paripurna yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Bagaimana bisa begitu? Ini kacau sekali,” tukas Vincent.
Vincent menyarankan, sekarang Pj Gubernur Heru Budi Hartono mesti cuci piring kotor yang ditinggalkan Anies Baswedan. Kalau mengacu pada berita soal commitment-fee maka Event Formula-E ini masih bakal berlangsung dua kali lagi (di 2023 dan 2024). Dan ini jadi beban berat bagi Pj Gubernur.
“Sampai sekarang (hampir di akhir November 2022) masih belum tampak transparansi pertanggungjawabannya. Bagaimana rincian perhitungan biaya pengeluaran dan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E. Walau Jakpro bilang ada untung sekitar Rp 6 miliar, tapi apakah ini sudah memperhitungkan commitment-fee yang sebesar Rp 560 miliar itu? Tidak jelas,” tegas Vincent
Terkait laporan Jakpro, Vincent mengatakan, sampai saat ini masih simpang siur.
“Direktur Bisnis Jakpro, Pak Gunung Kartiko bilang ada keuntungan sekitar Rp 6 miliar. Tapi Direktur Utama Jakpro, Pak Widi Amanasto mengonfirmasi bahwa Jakpro ada utang Rp 20 miliar kepada Ancol untuk menyewa lahan. Namun kemudian dikoreksi, kini tersisa Rp 4,9 miliar,” ujar Vincent.
Tapi kembali, tanya Vincent, apakah itu semua sudah memperhitungkan soal commitment-fee yang Rp 560 miliar? Juga apakah menyebut soal pertanggungjawaban pohon-pohon Mahoni di Monas yang sangat banyak telah mereka tebang. Dijual kemana kayu-kayu yang kabarnya bernilai miliaran itu? Dulu katanya pohon-pohon itu sedang dirawat, apakah sudah sembuh?
Ia juga menyentil soal pertanyaan-pertanyaan lain yang juga jadi pertanyaan masyarakat.
“Sirkuit di Ancol itu jadi asetnya siapa? Bagaimana kualitasnya? Dan berbagai pertanyaan lain yang belum terjawab sampai sekarang.”
Vincent meminta laporan keuangan Formula E segera diumumkan secara terbuka.
“BPK mesti periksa berapa uang rakyat (APBD) yang dipakai atau terkait dengan penyelenggaraan Formula-E. Juga KAP (kantor akuntan publik) yang sedang memeriksa laporan keuangan Jakpro juga mesti segera menuntaskan auditnya. Lalu umumkan secara terbuka kepada parlemen dan rakyat,” pungkas Vincent.
