Focus Group Discussion dalam rangka mewujudkan Jakarta kota moderasi dan toleransi, pada hari Senin 28 Februari 2022 yang dibesut oleh Kepolisian Daerah Metrojaya membahas mengenai keprihatinan terhadap politik identitas dan polarisasi masyarakat berbasis agama akibat Pemilu yang makin mengemuka dan mendasar, khususnya dalam Masyarakat Jakarta.
Keprihatinan ini disampaikan oleh Kapolda Metro jaya yang diwakili oleh Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan, S.I.K, M.H.
“Karena kecintaan terhadap Jakarta yang aman dan kondusif, maka Kapolda Metro Jaya memiliki visi tentang Jakarta yang aman dan sehat. Khususnya terkait kesehatan dalam kehidupan berpolitik dan berkehidupan yang dituangkan dalam program 2022 Jakarta Kota Moderasi , Jakarta Kota Toleransi. Dan karenanya, Kapolda mengajak seluruh stakeholder untuk melakukan perumusan yang dapat diimplementasikan di kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam.”, ujarnya.
Dalam Narasi Pembuka Pemantik Diskusi, Dr. Devie Rahmawati menyatakan bahwa pesta demokrasi melalui pemilihan umum, yang sejatinya merupakan proses berdemokrasi malah menimbulkan polarisasi yang memecah belah bangsa.
“Dinamika ini terus dipertajam dan mengemuka hingga di ruang digital. Survei Microsoft menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang paling tidak santun di media sosial. Karenanya dalam diskusi ini dimohonkan masukan dari para tokoh negara agar kota Jakarta warganya dapat pulih dan kembali menghormati dan menjaga keberagaman. Hingga lebih lanjut, warga DKI dapat menjadi kompas toleransi dan moderasi serta contoh dari keadaban dan toleransi bagi seluruh wilayah di negeri ini.”, lanjut Dr. Devie.
Dalam Diskusi yang diselenggarakan di Hotel Amarosa, Jakarta Selatan ini Sejarawan J.J Rizal menyatakan bahwa secara budaya dan historis, Jakarta khususnya masyarakat Betawi mempunyai latar egaliter yang kuat karena tidak ada sistem monarki.
“Sistem kebudayaan Betawi banyak terpengaruh budaya budaya lain yang bukan islam, jadi latar budaya Indonesia di Jakarta merupakan asimilasi dari budaya budaya luar non agama. Maka sebenarnya moderasi dan toleransi bisa dapat digali lebih jauh dalam budaya Betawi yang merupakan percampuran dan asimilasi dari banyak wilayah lain. Selain itu karena basis budaya Betawi adalah basis demokrasi dan republikan, maka secara kultural mereka bisa memperbaiki konflik konflik horizontal seperti yang terjadi dalam suasana pra pemilu.” jelas J. J. Rizal
“Karenanya kita selalu dapat menggali lebih dalam kedalam budaya Bangsa ini khususnya Suku Betawi.”, sambungnya.
Sementara itu Guru Besar FIB UI Prof. Manneke Budiman, Ph.D dalam diskusi ini menyatakan bahwa yang urgen bukan kata kata maupun definisi moderasi dan toleransi.
“Tapi kemampuan para individu dalam maayarakat saling “mengenal” dan “mengerti “ satu sama lain . Identitas merupakan kartu krusial dalam politik, maka kita tidak bisa berhenti pada kenyataannya adanya keberagaman identitas, namun perlu adanya upaya untuk mencoba saling mengenal dan mengerti hingga tercipta interaksi sehat dalam masyarakat baik secara aktual maupun digital. Latar belakang dan kemampuan “mengerti” yang kuat membuat kita tidak hanya kebal terhadap hoax dan berita negatif tapi juga dapat menjadi agen pengedukasi dan pemutus kata dalam upaya mencegah penyebaran hoax.”, jelasnya.
Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Prof. DR. Rhenald Kasali, Ph.D yang menyatakan bahwa perkembangan budaya, ekonomi dan teknologi membuat kekosmopolitan dan inklusifitas masyarakat Jakarta berkurang.
” Ini terjadi ketika kelas menengah baru berkembang. Kelas masyarakat ini cenderung bergairah untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah berlatar agama, hal ini tidak akan menjadi masalah jika orang tua, guru maupun lingkungan masyarakat mampu memberikan excecutive functioning, bahwa manusia harus bekerjasama manusia lain dengan latar belakang yang meraneka ragam. Namun yang terjadi adalah kita gagal membantu generasi selanjutnya untuk dapat melihat melalui berbagai macam perpektif yang berbeda. Karenanya perlu ruang-ruang pengembangan dan pelestarian budaya. Dimana dengan teknologi kita memberi ruang pada generasi muda untuk melihat banyak sudut pandang, toleransi dan moderasi sehingga mereka dapat memperdalam pengetahuan mereka dalam mengelola perbedaan dengan baik.”, jelas Prof. Rhenald.
Menjawab upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota moderasi dan toleransi tersebut, Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa sesungguhnya pada level masyarakat kehidupan sudah sangat kosmopolitan.
“Perbedaan bukan hal yang problematis dan menakutkan, yang jadi masalah adalah SARA dijadikan komoditas politik dan perebutan kekuasaan. Masalah ini diperparah dengan tidak ada kedewasaan dari tokoh politik dalam upaya menjaga toleransi dan moderasi dengan tidak memakai SARA sebagai komoditas.”, tegas Benny.
Dalam menghadapi fenomena ini Benny menyarankan agar Kapolda dapat mengajak para elit politik untuk membangun diskusi bersama masyarakat hingga mencapai konsensus.
“Bahwa Komoditas SARA merupakan hal yang mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa. Karenanya komoditas ini penggunaannya dalam proses pesta demokrasi dapat di hindari.”, imbuh Benny.
Lebih lanjut usaha moderasi dan toleransi dapat dimulai dalam lingkup masyarakat terkecil dari satuan keluarga, blok, RT RW hingga satuan yang lebih besar untuk dapat bersahabat dan membangun kebersamaan dalam keberagamaan.
Intoleransi dan polaritas berbasis Identitas ini sebenarnya terjadi karena anak sejak dini dalam masyarakat tidak mengalami perjumpaan dengan sudut pandang lain yang berujung pada egoisme dan eksklusifitas kelompok.
Pengenalan sejak dini membuat kita tidak alergi dengan perbedaan, mulai perjumpaan perjumpaan, hingga pengenalan pengenalan lebih jauh misalnya melalui program live in dapat membuat kita yang berbeda identitas dapat saling mengenal dan mengerti hingga kecurigaan hilang dan politik identitas tidak lagi bisa digunakan oleh partai politik sebagai komoditas yang efektif.
Contoh paling nyata usaha ini menurut Benny adalah bisa dengan menggerakan PKK untuk melakukan pelatihan kepada anak dan keluarga serta dengan membuat dan membagikan buku saku mengenai pengenalan mengenai keberagaman kepada warga masyarakat.
Diskusi yang antara lain dihadiri oleh Staf Khusus Kemenag, Muhammad Nuruzaman, Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta H. M Sun’nan Miskan, Lc dan Ketua senat Akademik FIB UI Prof DR. R. Cecep Eka Permana. Juga menghadirkan Alissa Wahid Kordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, psikolog dan team ahli moderasi beragama yang menyatakan bahwa dalam Masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat Sociocentric Society Perlu niat baik dari pemimpin agama dan politik dalam menjaga kedamaian dengan tidak memakai politik identitas sebagai ultimate weapon dalam mencapai tujuannnya.
” Karena masyarakat Indonesia amat menghormati pemuka agama, maka perlu pendekatan kepada pemuka-pemuka agama untuk melakukan dan menerapkan moderasi. Selain itu negara harus hadir dalam usaha moderasi dan toleransi ini melalui peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin terlaksananya moderasi dan Toleransi ini.”, jelasnya.
Hingga moderasi dan toleransi tidak hanya sebatas ada dalam peraturan maupun tindak tanduk masyarakat namun juga bisa menjadi dasar dan pola pikir tiap individu anggota masyarakat dalam dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lain, yang memiliki berbagai macam latar belakang.