Jakarta – Setelah RUU Keamanan Nasional ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. 34
Tag: Revisi UU TNI
Revisi UU TNI Menyulitkan Penuntasan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Koordinator KontraS, Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Salah satunya adalah
Bivitri Susanti: Revisi UU TNI Seakan Mundur ke 98, Kenapa Masih Tunduk ke Peradilan Militer?
Jakarta – Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan bahwa dengan upaya revisi UU TNI yang dipaksakan ini
Kritisi Revisi UU TNI, Hendardi: Bukan Urgensi, Sebaiknya Ditunda Hingga Usai Pemilu 2024
Dewan Eksekutif Setara Institute, Hendardi menyoroti revisi UU TNI yang tengah dibahas saat ini kental dengan upaya memperluas peran militer di ranah
Revisi UU TNI Dikritik, Kewenangan Militer yang Diperluas Bisa Mengancam Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
Potensial Bangkitkan Dwifungsi ABRI, Revisi UU TNI Perlu Dikritik
Jakarta – Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai revisi UU TNI berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI. Menurut Usman, banyak pasal dalam draf
Tabir Gelap Dwifungsi ABRI Akan Terbuka Lagi Jika Paksakan Revisi UU TNI!
Jakarta — Rencana revisi UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang salah satu tujuannya membuka ruang lebih luas dalam
Tak Ingin Seperti Myanmar, ELSAM Kritik Revisi UU TNI
Oleh : WAHYUDI DJAFAR Direktur ELSAM Itu mungkin yang terjadi di Myanmar hari ini di mana kemudian militer begitu kuat apa kuasai
Sikapi Rencana Revisi UU TNI, Rocky Gerung: Membahayakan Kedaulatan Sipil
Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung mengungkap bahaya dari Revisi UU TNI yang kini tengah ramai diperbincangkan. Menurut Rocky, revisi tersebut dapat
SDR : Revisi UU TNI Picu Bangkitkan Rezim Otoriter, Belum Urgensi & Cenderung Terlalu Dipaksakan!
Jakarta – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) mengamini adanya alasan penolakan Revisi UU TNI adalah bisa mengembalikan rezim otoriter, dwifungsi ABRI hingga banyaknya
No More Posts Available.
No more pages to load.